Direktur TP Oharda JAM PIDUM Setujui 18 Pengajuan Penghentian Penuntutan Restorative Justice

JAKARTA (Awall.id) –  Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda (TP Oharda) pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (JAM PIDUM) Nanang Ibrahim Soleh, S.H., M.H., mengadakan ekspose hari ini untuk mengumumkan keputusan menyetujui 18 dari 19 permohonan penghentian penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restoratif. Hal ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum, Ketut Sumedana, Selasa (21/5)

Di antara yang disetujui adalah kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran seperti penganiayaan, pencurian, dan pelanggaran lalu lintas. Keputusan ini diambil setelah melalui proses yang cermat dan teliti.

“Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan berbagai faktor, termasuk telah dilaksanakannya proses perdamaian di mana tersangka telah meminta maaf dan korban memberikan maaf, serta pertimbangan bahwa tersangka belum pernah dihukum sebelumnya,” jelas Nanang Ibrahim Soleh.

Selain itu, faktor-faktor seperti janji dari tersangka untuk tidak mengulangi perbuatannya, ancaman hukuman yang tidak melebihi lima tahun, serta kesepakatan antara tersangka dan korban untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan turut menjadi pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan ini.

“Proses perdamaian dilakukan secara sukarela dan mufakat, tanpa ada tekanan ataupun intimidasi. Keputusan ini juga mendapat respon positif dari masyarakat,” tambahnya.

Namun, satu kasus yang melibatkan Surungan Nainggolan dari Kejaksaan Negeri Pematang Siantar tidak dikabulkan permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Hal ini dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka dinilai bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Direktur Tindak Pidana Oharda memerintahkan kepada Para Kepala Kejaksaan Negeri untuk segera menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai peraturan yang berlaku, sebagai langkah nyata dalam mewujudkan kepastian hukum.

Sharing:

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *