Unjuk Rasa PMII UIN Walisongo di Kantor Gubernuran Jateng Diwarnai Kericuhan

SEMARANG (Awal.id) – Aksi unjuk rasa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) UIN Walisongo di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Jumat (8/4), diwarnai kerusuhan.

Unjuk rasa yang melibatkan 500 pendemo itu ricuh saat mereka membakar ban. Kepulan asap hitam yang ditimbulkan pembakaran ban dinilai polisi telah mengganggu masyarakat yang berada di kawasan Jalan Pahlawan Semarang.

Polisi sendiri sudah berusaha melakukan pendekatan secara persuasif agar para pengunjung rasa yang menolak penundaan pemilu 2024 dan wacana tiga periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakhiri aksinya.

Namun, para pendemo tidak mau membubarkan diri hingga batas waktu demo yang ditentukan undang-undang terlampaui. Sesuai peraturan, aksi unjuk rasa hanya diperbolehkan hingga pukul 18.00.

Aksi demonstrasi tersebut bisa diredam oleh petugas kepolisian sekitar pukul 18.30 WIB. Rombongan pengunjuk rasa dari PMII UIN Walisongo membubarkan diri menjelang buka puasa atau Magrib.

Sebelumnya, Korlap Aksi Khoirul Fajri yang juga Ketum PMII UIN Walisongo menjelaskan ada beberapa tuntutan yang disampaikan PMMI UIN Walisongo kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Pertama, kata Fajri, PMII UIN Walisongo mengutuk keras wacana penundaan pemilu 2024 dan wacana 3 (tiga) periode.

“Wacana ini sangat bertentangan dengan konstitusi dan mencederai demokrasi Indonesia,” ungkap Fajri dis ela-sela aksi.

Selain itu, PMII juga menuntut pemerintah untuk mengusut tuntas dan mengutuk keras kartel-kartel mafia minyak goreng yang tidak bertanggung jawab.

“Mafia minyak goreng telah mengakibatkan kelangkaan dan mahalnya salah satu harga komoditas yang sangat dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.

Tak hanya itu, sambungnya, PMII juga menuntut pemerintah untuk memberikan keadilan dalam harmonisasi peraturan perpajakan yang telah ditetapkan.

“Kami juga menolak wacana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Pertalite dan Elpiji 3 kg, karena akan memberatkan beban masyarakat kelas menengah ke bawah. Kalau kebijakan ini tetap dilaksanak, kami yakin inflasi besar-besaran akan terjadi di Indonesia,” paparnya.

PMII juga menuntut pemerintah untuk segera menangani ketidakstabilan ekonomi yang berdampak kesejahteraan masyarakat.

“Kami mengajak seluruh mahasiswa Indonesia untuk ikut serta dalam mengawal isu penundaan

Pemilu 2024, wacana 3 periode jabatan presiden, kenaikan PPN, wacana kenaikan BBM bersubsidi (pertalite dan lpg 3kg). Kami harap pemerintah segera menangani ketidakstabilan ekonomi di Bangsa Indonesia,” tandas Fajri. (is)