Moeldoko dan Wali Kota Semarang Diusir Peserta Demo Komunitas Kamisan
SEMARANG (Awal.id) – Kepala Staf Presiden (KSP) Jenderal Moeldoko dan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengalami hal yang tidak mengenakan. Mereka berdua tiba-tiba diadang dan diusir oleh Komunitas Kamisan Semarang saat akan menghadiri Festival HAM, di Hotel PO Semarang, Kamis (18/11).
Mereka berdua diusir dan tidak diberi panggung oleh Komunitas Kamisan yang melakukan aksi di Taman Signature depan Mall Paragon, Jalan Pemuda Semarang. Kejadian itu berawal saat Moeldoko hendak masuk ke Paragon dan melihat Komunitas Kamisan berorasi. Moeldoko dan Wali Kota Semarang yang akrab disapa Hendi itu, kemudian mendatangi mereka dan meminta mikrofon untuk memberikan orasinya juga, namun justru Moeldoko dan Hendi diusir.
Koordinator Aksi Kamisan, Azis Rahmadi mengatakan pengusiran tersebut dilakukan karena Moeldoko dan Hendi ingin mencuri panggung rakyat. Dia menilai, hal itu tidak pantas dilakukan.
“Mereka berusaha untuk mencuri panggung, meminta mic dan berbicara, itu sangat tidak pantas,” ujar Azis.
Melihat hal itu, saat Moeldoko berhasil memegang mic dan berbicara, masa aksi langsung menolak dan menyuruh mereka segera pergi dengan teriakan lantang.
Sementara itu, Cornell Gea, salah satu pendamping dari LBH Semarang, mengatakan beberapa alasan massa aksi menyuruh mereka pergi adalah karena aksi Kamisan Semarang adalah panggung rakyat, bukan tempat oligarki bicara.
“Moeldoko, Hendrar Prihadi dan Komnas HAM sudah jelas tahu seluruh rangkaian pelanggaran hak-hak warga, lebih baik mereka segera mengerjakan tanggung jawabnya untuk melindungi dan memenuhi hak warga,” tegas Cornell.

Panggung Rakyat
Cornell juga mengungkapkan Moeldoko, dan Hendi sudah disiapkan panggung yang nyaman, dibayar pakai uang rakyat dalam Festival HAM, kenapa masih juga mau mengambil panggung rakyat.
“Massa aksi Kamisan Semarang melakukan aksi berdasar pada cerita rakyat dalam dua hari festival rakyat 16-17 November yang menyatakan sikap dengan jelas, gerakan rakyat berhenti kooperatif terhadap rezim kapitalisme oligarki, termasuk memberi panggung kepada para oligarki,” paparnya.
“Oleh karena itu, aksi Kamisan Semarang menuntut kepada pemerintah untuk segera berhenti melakukan perampasan ruang hidup warga, merusak lingkungan hidup warga, memeras keringat buruh untuk membuat yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin,” imbuhnya.
Setelah mendapat perlakuan tidak enak tersebut, Moeldoko menegaskan negara akan tetap mengusut pelanggaran HAM masa lalu secara fair. Dia mengakui tetap menghargai kebebasan berpendapat, walaupun telah diusir oleh peserta aksi Kamisan Semarang.
“Aksi Kamisan inikan bagian dari kebebasan berpendapat yang juga bagian dari HAM. Kita hormati, kita datangi, kita dengarkan aspirasinya. Ini bukti negara, pemerintah hadir. Tapi kita juga harus fair, karena ada persoalan yang tidak mudah diselesaikan untuk kasus HAM masa lalu,” ujar Moeldoko kepada awak media.
Moeldoko menambahkan, pembangunan harus terus berjalan, tentu dengan mengedapankan prinsip HAM dan pelestarian lingkungan hidup.
“Namun tolong, pembangunan harus terus kita jalankan. Tentu dengan prinsip-prinsip HAM dan pelestarian lingkungan hidup,” tutupnya.
Lain halnya dengan Wali Kota Hendi yang memilih diam dan tidak mengomentari apapun soal aksi Kamisan tersebut. (is)



















