Sidang Perkara Perusakan Fasum saat Demo UU Cipta Kerja, Dua Mahasiwa Unissula Dituntut Tiga Bulan Penjara

SEMARANG (Awal.id) – Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut dua orang mahasiswa Unissula yang menjadi terdakwa perkara pengrusakan fasilitas umum (fasum) saat melakukan demo UU Cipta Kerja  atau Omnibus Law dengan hukuman penjara selama tiga bulan.

Sementara untuk dua mahasiswa lain, yakni Igo Adri Hernandi dari Universitas Diponegoro Semarang, Muhammad Akhru Muflikhun dari Universitas Dian Nuswantoro Semarang, yang juga jadi terdakwa, akan disidangkan pertengahan pekan ini.

Persidangan para terdakwa yang dilakukan secara terpisah itu pimpin ketua majelis hakim Sutiyono SH.

Pada sidang yang mengagendakan pembacaan tuntutan dari JPU di Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Selasa(20/4), jaksa menilai perbuatan  terdakwa Izra Rayyan Fawaidz dan Nur Achya Afifudin telah pelanggaran pasal 212 dan 216 KUHP tentang ketidakpatuhan terhadap perintah aparat.

JPU Lukman pada tuntutannya mengatakan demonstrasi penolakan Omnibus Law yang dilakukan para terdakwa berlangsung ricuh. Para pendemo dan polisi, bahkan sempat terjadi ketengan.

Dari penyisiran polisi terhadap 40 pendemo yang ditangkap, lanjut jaksa, polisi menetapkan empat terdakwa sebagai pelaku atas rusaknya sejumlah fasilitas umum.

“Berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti di persidangan, perbuatan para terdakwa nyata-nyata telah terbukti telah melakukan perusakan terhadap fasilitas umum saat melakukan demo UU Hak Cipta Kerja,” kata JPU.

Atas pelanggaran tersebut, JPU memohon majelis hakim untuk menghukum para terdakwa dengan hukuman kurangan selama tiga bulan. Lukman menilai perbuatan para terdakwa nyata-nyata telah menimbulnya kerusakan fasilitas umum.

“Kami mohon majelis hakim memperberat hukuman kepada para terdakwa, karena telah melemparkan sebuah batu yang membuat kendaraan polisi pecah kaca belakangnya,” ujar Lukman.

Bukti Kabur

Terpisah, Kuasa Hukum para terdakwa Listiyani SH menyanggah tuntutan jaksa dengan alasan tidak adanya bukti kuat di lapangan.

“Menurut saya jaksa gagal membuktikan kesalahan klien saya di persidangan. Baik saksi maupun alat bukti semuanya kabur,” tandas Listiyani.

Menurut Listiyani, lemahnya alat bukti yang dihadirkan JPU dalam persidangan bisa dilihat dari banyaknya saksi-saksi yang mencabut keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) di kepolisian.

“Menurut saya tuntutan itu tidak adil, karena barang bukti tidak bisa dipertanggungjawabkan lalu saksi juga telah mencabut Berita Acara Pemeriksaan (BAP) lalu pasal-pasal (pasal 216 dan 212 KUHP tentang tidak melaksanakan perintah aparat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan anarkis) yang dituduhkan tidak ada yang terbukti, seharusnya bebas,” jelas Listiyani.

Listitiyani mengatakan saksi-saksi pada keterangan di persidangan mengaku suara himbauan dari aparat kalah keras ketimbang orasi dari pendemo. Sehingga tidak terdengar dengan baik, apalagi terdengar dari terdakwa.

“Langkah selanjutnya, pada Minggu depan kami akan ajukan pledoi (pembelaan),” tandasnya.

Sementara itu, di halaman Pengadilan Negeri Semarang ratusan mahasiswa melakukan demonstrasi untuk memberikan dukungan kepada teman-temannya yang dijadikan sebagai terdakwa.

Mereka membentangkan kain-kain dan poster-poster yang bertuliskan “Bebaskan, empat kawan kami tidak bersalah”. (is)

Sharing:

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *