Politisi Demokrat Mengaku Heran Munculnya Wacana Hak Angket Pilpres, Harusnya Diselesaikan di MK

Ketua DPP Demokrat Herman Khaeron
Ketua DPP Demokrat Herman Khaeron

JAKARTA (Awall.id) – Munculnya usulan hak angket DPR yang diusulkan Capres Ganjar Pranowo terkait dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024, mendapat respon dari kubu pasangan Prabowo-Gibran.

Ketua DPP Demokrat Herman Khaeron mengatakan, urusan itu semestinya diselesaikan melalui mekanisme di Mahkamah Konstitusi, sesuai undang-undang.

“Pelaksanaan pemilu adalah keputusan politik pemerintah dan DPR yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu. Jika ada sengketa baik pilpres maupun pileg diselesaikan di Mahkamah Konstitusi, itu aturan perundang-undanganya,” kata Herman kepada wartawan, Senin (26/2/2024).

Khaeron mengingatkan jangan sampai peraturan pemilu yang dibentuk DPR dan pemerintah justru dilanggar oleh lembaga itu sendiri. Maka Khaeron juga mewanti-wanti soal usulan angket DPR tersebut

“Jika ada usul hak angket apa dulu yang akan diusulkan, jangan kita yang buat aturan kita juga yang tidak komit terhadap aturan,” Khaeron yang juga anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI.

Sebelumnya, Ganjar Pranowo menyebut, hak angket yang merupakan hak penyelidikan DPR menjadi salah satu upaya untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait dengan penyelenggaraan Pilpres 2024. Pelaksanaan Pilpres diduga sarat kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” kata Ganjar dalam keterangan tertulis, Senin (19/2) lalu.

Sharing:

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *