Menteri Kelautan dan Perikanan Tinjau Nelayan, Pasca Kenaikan BBM

KENDAL (Awal.id) – Menteri Kelautan dan Perikanan, Wahyu Sakti Trenggono meninjau  Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tawang, pengecekan dermaga, dan peninjauan SPBU Nelayan Tawang, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal, Minggu (11/9/2022).

Dalam kunjungan kerja bersama Dirjen Perikanan Muhammad Zaeni, didampingi oleh Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi, Bupati Kendal, Dico M Ganinduto dan Kapolres Kendal AKBP Jamal Alam, serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kendal, Hudi Sambodo.

Bupati Kendal Dico M Ganinduto dalam sambutannya menjelaskan, jumlah nelayan yang ada di Kabupaten Kendal mencapai 11 ribu nelayan. Termasuk nelayan di Tawang, Desa Gempolsewu Kecamatan Rowosari.

“Keseharian para nelayan, menjual hasil tangkapannya di TPI, seperti TPI Tawang, TPI Sendang Sikucing, TPI Tanggul Malang, TPI Bandengan dan TPI Karangsari. Ke depan TPI akan kita kembangkan lagi, seperti TPI Mbirusari dan TPI Bandengan,” jelasnya.

Dico mengatakan, pihaknya sudah menggandeng perbankan, untuk bisa melaksankan sistem E-Lelang di TPI, supaya masyarakat nelayan tidak bingung lagi terkait penjualan ikan hasil tangkapan.

Dico juga akan menindaklanjuti terkait dengan keterbatasan kuota BBM bersubsidi, khususnya solar.

“Kami akan menggangdeng Badan Usaha Milik Nelayan (BUMNel), untuk bisa mengelola langsung solar, yang akan didistribusikan kepada nelayan,” ungkapnya.

Sementara Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono dalam sambutannya, mengatakan, kunjungannya ini dalam rangka melihat langsung situasi di PPP Tawang. Terutama pasca adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Pihaknya berkomitmen untuk terus mempermudah akses BBM bersubsidi untuk nelayan kecil. Sedangkan untuk skala industri, telah diterapkan harga BBM khusus untuk pelaku usaha kelautan dan perikanan.

“Kami terus koordinasi dengan Pertamina dan BPH Migas intensif kita lakukan dan sudah disetujui kebutuhan nelayan 2,2 juta kilo liter,”tuturnya.

Menanggapi kelangkaan BBM di kalangan nelayan, Menteri Kelautan dan Perikanan mengatakan, Pertamina akan memenuhi kuota untuk nelayan kecil sesuai kebutuhan. Begitu pula dengan isu kenaikan harga BBM, pihaknya juga akan terus mengupayakan agar Pertamina memberikan harga terbaik untuk nelayan.

“Untuk memanfaatkan BBM subsidi, nelayan diwajibkan mendapat rekomendasi dari pelabuhan perikanan atau dinas kelautan dan perikanan setempat dengan persyaratan yang telah ditentukan,” tandas Sakti.

Salah seorang nelayan Gempolsewu, Darmanto mengatakan, kelangkaan solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Nelayan (SPBN) diduga akibat adanya jual beli pihak SPBN setempat dengan para nelayan dari luar desa Gempolsewu.

“Permasalahan yang sebenarnya, di SPBN, terjadi kecurangan. Jadi dari kabupaten lain itu beli disini. Padahal nelayan di Gempolsewu saja kekurangan solar, dan jawaban dari petugas SPBN itu, yang penting dapat uang, yang penting bayar,” ungkap Darmanto.

Padahal pengurangan BBM solar bersubsidi menurut informasi yang ia peroleh, solar dari Pengapon Semarang yang tadinya 32 truk tangki, kini hanya 17 truk tangki.

“Sudah ada pengurangan kok masih dijual di kabupaten lain. Kalau masih satu kecamatan kami masih ditolerir, tapi ini dari kabupaten lain, dari Kabupaten Batang pada beli disini. Untuk itu kepada bapak bupati, supaya petugas SPBN itu dikasih tahu. Kalau nelayan di sini saja masih kekurangan, jangan melayani daerah lain,” tandas Darmanto. (is)