Tepis Isu Dilarang ke Luar Daerah oleh Partai, Begini Klarifikasi Ganjar Pranowo

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo

BOGOR (Awal.id) – Beberapa hari belakangan ini, muncul kabar PDIP melarang Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, ke luar kota. Hal ini terkait dengan rencana Ganjar sebagai kader PDIP yang dikabarkan mau nyapres 2024, sementara PDIP tetap berpegang pada aturan partai bahwa sosok Capres merupakan hak prerogatif Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto pun telah mengklarifikasinya. “PDI Perjuangan mendorong setiap kader, baik yang di struktur partai, legislatif partai, maupun eksekutif partai, untuk bergerak ke bawah, memperkuat wilayah kerja politiknya dengan membantu rakyat dan mengejar prestasi hingga menciptakan legacy,” ujarnya.

Baca Juga:  Jalani Pemeriksaan 2,5 Jam di Polda Metro, Hasto: Ini Bagian Pendidikan Politik

Hasto menjelaskan, sejak 2010, telah dibuat kebijakan pentingnya kerja sama horizontal dan vertikal antarkader partai. Kerja sama yang dimaksud, yakni setiap kader belajar tentang keberhasilan satu sama lain.

Menanggapi isu dirinya dilarang ke luar Jawa Tengah oleh PDI Perjuangan, Ganjar menyebut isu pelarangan ke luar daerah tidak benar, melainkan wajib berkoordinasi. Hal itu disampaikan Ganjar saat menghadiri Perayaan Hari Anak Nasional 2022 di Kawasan Istana Bogor, Jawa Barat, akhir pekan lalu.

Baca Juga:  KPU Mencatat 71 Petugas Pemilu 2024 Meninggal Dunia, 4.567 Orang Sakit

Ditemui usai acara, Ganjar tegas mengatakan tidak ada pelarangan dari partainya “Nggak, nggak dilarang,” ujar gubernur dua periode itu.

Acara tersebut juga dihadiri Presiden Joko Widodo, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wali Kota Bogor Bima Arya. Ganjar menjelaskan, kebijakan dari partainya itu bukan larangan.

“Untuk berkoordinasi saja. Karena pasti saya akan ditugaskan untuk konsentrasi mengurus Jawa Tengah,” tegasnya.

Baca Juga:  Ganjar: Rakyat Butuh KTP Sakti Agar Bantuan Tepat Sasaran

Ganjar mengatakan, aturan tersebut harus dihormati. Dia juga sepakat harus ada koordinasi antarpengurus partai di daerah. Politisi PDIP itu kembali menegaskan, tidak ada pelarangan pada kader.

“Tentu kita harus menghormati aturan itu dan saya kira betul, tapi kalau dilarang enggak kok,” tuturnya.

Mantan anggota DPR RI itu mengatakan bahwa dirinya selalu ijin. Terutama ketika dirinya harus keluar kota. “Biasanya kalau saya pergi saya izin, nggak papa,” tandasnya. (is)

Sharing:

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *