Dugaan Korupsi Pengalihan IUP Batubara di Sarolangun, Kejagung Tetapkan 6 Tersangka

JAKARTA (Awal.id) – Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung memeriksa enam saksi terkait dugaan dugaan korupsi penyimpangan proses pengalihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, di Jakarta, Rabu (2/6).

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak SH MH pada keterangan persnya, Rabu (2/6), menjelaskan

enam orang saksi yang dimintai keterangannya, masing-masing AL (Direktur Utama PT Antam Tbk periode 2008-2013), HW (Direktur Operasional PT Antam Tbk), BM (mantan Direktur Utama PT ICR tahun 2008 – 2014), MH (Komisaris PT Tamarona Mas Internasional periode 2009 hingga sekarang), BT (Karyawan PT Antam Tbk) dan DM (SM Legal PT Antam Tbk tahun 2007 – 2019).

Menurut Leonard, keenam saksi tersebut diperiksa terkait mekanisme/Standard Operating Procedure (SOP) akuisisi PT Citra Tobindo Sukses Perkasa (CTSP) oleh PT Indonesia Coal Resources (ICR).

“Usai pemeriksaan, empat dari enam saksi statusnya ditingkatkan menjadi tersangka. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, para empat tersangka kami tahan dan ditempatkan di rumah tahanan negara selama 20 hari terhitung 2 Juni – 21 Juni 2021.

Adanya pun keempat tersangka tersangka yang kini harus meringkuk di rutan, yakni  AL, HW, BM, dan MH. Tiga tersangka AL, HW dan MH ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Sedangkan tersangka BM ditempatkan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Seperti diketahui, pada kasus korupsi penyimpangan proses pengalihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi ini, Kejagung telah menetapkan enam tersangka. Dua tersangka yang belum hadir, yakni AT selaku Direktur Operasional PT ICR dan tersangka MT selaku Direktur PT CTSP (pihak penjual).

“Seharusnya AT dan MT juga diperiksa pada hari ini (Rabu, 2/6-red). Karena berhalangan hadir dengan alasan sakit, pemeriksaan kepada dua tersangka itu akan kami dilanjutkan pada minggu depan,” ujarnya.

Kejar Ekspansi

Leonard memaparkan duduk perkara atau kasus posisi tindak pidana yang disangkakan BW dan MT. Tersangka BM selaku Direktur Utama PT ICR periode tahun 2008 – 2014 melakukan akuisisi PT TMI yang memiliki Ijin Usaha Pertambangan Batubara di Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun dalam rangka mengejar ekspansi akhir tahun PT ICR.

Setelah mendapat hasil laporan site visite dari Saksi A, lanjut Leonard, tersangka BM melakukan pertemuan dengan tersangka MT selaku penjual (kontraktor batubara) pada tanggal 10 November 2010 dan telah ditentukan harga pembelian yaitu Rp. 92.500.000.000 (sembilan puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) padahal belum dilakukan due dilligence.

Pada 19 November 2010 di Jakarta dilaksanakan MOU antara PT ICR-PT CTSP-PTTMI-PT RGSR dalam rangka akuisisi saham PT CTSP yang memiliki IUP dengan luas lahan 400 hektare.

Karena PT ICR tidak memiliki dana untuk akuisisi PT CTSP, Saksi AA yang menjabat selaku Komisaris Utama PT ICR meminta penambahan modal kepada PT Antam Tbk sebesar Rp. 150.000.000.000 (seratus lima puluh milyar rupiah).

Setelah dilakukan Kajian Internal oleh PT Antam, Tbk yang dikoordinir oleh tersangka HW, lanjut dia,  tersangka AL melalui Keputusan Direksi PT Antam Tbk tentang Persetujuan Atas Permohonan Penambahan Modal kepada PT ICR tanggal 4 Januari 2011 dengan dasar Nota Dinas SM Corporate Strategic Development Nomor 515.a/CS/831/2010 tanggal 31 Desember 2010, Direksi PT. Antam (Persero), Tbk menyetujui untuk dilakukannya penambahan modal disetor kepada PT ICR sebesar Rp. 121.975.600.00 (seratus dua puluh satu milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) untuk mengakuisisi 100% saham PT CTSP yang mempunyai aset batubara di Sarolangun Provinsi Jambi.

Dengan tidak dilakukannya Kajian Internal oleh PT Antam Tbk secara komprehensif, menurut Leonard, ditemukan bahwa SK Bupati Sarolangun No 32 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT TMI (KW.97 KP.211210) tanggal 22 Desember 2010 diduga fiktif.

Pada kenyataannya pada lahan 201 Ha, ijin usaha pertambangan masih eksplorasi. Due dilligence pada lahan 199 hektare yang memiliki IUP OP hanya dilakukan terhadap lahan 30 hektare (tidak komprehensif).

“Tersangka BM dan tersangka ATY tidak pernah menunjukkan IUP asli atas lahan tambang batubara yang menjadi objek akuisisi.” Paparnya.

Rugikan Negara Rp 92,5 Miliar

Setelah dilakukan perjanjian jual beli saham pada tanggal 12 Januari 2011, kata Leonard, tersangka MH mendapat pembayaran sebesar Rp 35 miliar dan tersangka MT mendapatkan pembayaran Rp 56,5 miliar.

Dari hasil audit Kantor Akuntan Publik (KAP) Pupung Heru diketahui perbuatan tersangka BM bersama-sama tersangka ATY, saksi AA, tersangka HW, tersangka MH, dan tersangka MT telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 92, 5 miliar.

Atas perbuatan tersebut, para tersangka akan dijerat pasal berlapis. Pada dakwaan primer, para tersangka dikenakan atas pelanggaran pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo serta pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Sementara pada dakwaan subsidaiernya, mereka akan dijerat pelanggaran pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“Penanganan perkara ini merupakan program prioritas Jaksa Agung RI tentang penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Tim Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus,” tandasnya.

Leonard menambahkan sebelum dilakukan penahanan, para tersangka telah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan swab antigen. Dari hasil tes tersebut, mereka dinyatakan sehat. (*)

Sharing:

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *