Luar Biasa! Hendi Antarkan Kota Semarang Raih Opini WTP Dari BPK 5 Kali Berturut-turut

SEMARANG (Awal.id) – Prestasi luar biasa ditorehkan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi. Untuk kelima kalinya secara berturut-turut,  Hendi mampu mengantarkan Pemerintah Kota Semarang meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020.

Kepastian ini diperoleh setelah Kepala Perwakilan BPK RI Propinsi Jawa Tengah, Ayub Amali menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada Hendi, akrab disapa Wali Kota Semarang, di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Jalan Perintis Kemerdekaan, Banyumanik Semarang, Selasa (25/5).

Pemerintah Kota Semarang pertama kali mendapatkan predikat opini tertinggi dari BPK RI tersebut sejak pemeriksaan keuangan pada tahun 2016. Predikat itu terus mampu dipertahankan Pemerintah Kota Semarang di bawah kepemimpinan Hendi untuk laporan keuangan tahun 2017, 2018, 2019, dan tahun 2020 yang diserahkan hasilnya pada tahun 2021 ini.

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi pada sambutannya mengatakan atas nama Pemerintah Kota Semarang, pihaknya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan BPK.

Menurut dia, hasil baik yang dicapai oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang bukan semata-mata keberhasilan pemerintah daerah, namun berkat dukungan dan kerja sama yang baik dengan semua instansi daerah, termasuk BPK.

“Saya yakin bukan hanya kinerja teman-teman daerah, tapi juga kinerja dari BPK, terbukti semua pemerintah kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 35 daerah tahun ini mendapat opini WTP. Ini artinya ada perkembangan yang semakin baik,” ujar Hendi.

Orang pertama di jajaran Pemkot Semarang ini menilai opini WTP menjadi penghargaan bagi seluruh kepala daerah, karena setiap kepala daerah pastinya menginginkan wilayahnya semakin maju.

Birokrasi saat ini, lanjut Hendi, ibarat akuarium yang transparan. Semua lapisan masyarakat dapat melihat, sehingga mereka bisa ikut mengawasi kinerja pemerintah.

“Birokrasi saat ini seperti akuarium, di mana mulai masyarakat bisa melihat transparansi birokrasi pemda, LSM dan aparat penegak hukum seperti kejaksaan, kepolisian sampai KPK,” jelas Hendi.

Selain itu, untuk mendapatkan predikat opini WTP, Pemkot Semarang harus memenuhi sejumlah rekomendasi yang ditentukan BPK. Hendi pun menyanggupi dan akhirnya mampu memenuhi semua rekomendasi yang dibutuhkan tersebut.

“Kota Semarang diberikan beberapa rekomendasi dari teman-teman BPK, yaitu terkait pendapatan, belanja, aset dan pembiayaan. Ini akan kami tindak lanjuti dalam cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya,” tandas Hendi. (*)