Dugaan Suap di Ditjen Pajak, Komisi XI DPR Minta Menkeu Pecat Oknum Pejabat

Heri Gunawan
Heri Gunawan

JAKARTA (Awal.id) – Anggota Komisi XI DPR, Heri Gunawan mendesak Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan cuci gudang Direktorat Jenderal Pajak (DJP), terkait mencuatnya kasus suap di kementrian yang dipimpinnya.

Politisi Gerindra ini mendukung sikap tegas Sri Mulyani untuk memecat anak buahnya yang diduga terlibat kasus suap Ditjen Pajak yang kini ditangani KPK.

“Ini sungguh ironis. Negara sedang kekurangan dana untuk penanganan pandemi Covid-19, namun ada oknum di Ditjen Pajak yang menyalahgunakan wewenangnya untuk meraup keuntungan pribadi dan kelompok,” kata Hergun, sapaan akrab Heri Gunawan, Kamis (4/3/2021).

Baca Juga:  Wonogiri Innovation Award 2021, Bank Jateng Cabang Wonogiri Raih Juara 3

Berdasarkan pernyataan Wakil Ketua KPK, ungkap Hergun, penyidik KPK tengah memproses kasus tersebut dengan mengumpulkan barang bukti untuk menetapkan tersangka.

“Modusnya, pengurusan pajak sebuah perusahaan agar pajak perusahaan yang dimaksud bernilai rendah,” katanya.

Hergun mengingatkan, APBN 2020 dan 2021 dipatok defisit Rp 1.000 triliun-an. Defisit itu ditutup dengan menambah utang. Hingga Januari 2021 utang pemerintah sudah mencapai Rp 6.233,14 triliun.

Karena itu, dia mengecam tindakan oknum pejabat Ditjen Pajak yang diberi tugas untuk mengumpulkan pajak ternyata disusupi oknum-oknum yang menyelewengkan jabatan.

Baca Juga:  Kasus Pembunuhan Korban Dicor, Tersangka : Dendam Terbalaskan dan Merasa Puas

“Tindakan tidak bertanggung jawab tersebut tentunya sangat merugikan negara. Mungkin inilah salah satu jawaban kenapa selalu terjadi shortfall penerimaan pajak,” lanjut anak buah Prabowo ini.

Kapoksi Gerindra di Komisi XI DPR itu mengatakan, DJP merupakan garda terdepan dalam pengumpulan pendapatan negara. Sudah instansi itu seharusnya diisi oleh figur-figur yang memiliki integritas dan kapabilitas sehingga tidak terjadi shortfall pajak, penurunan tax ratio, apalagi suap.

Baca Juga:  Jelang Nataru, Polda Jateng Aktifkan Tracing dan Tracking Pendatang di Jawa Tengah

Kasus dugaan suap yang sedang ditangani KPK ini menurutnya mengejutkan. Sebab, negara sudah memberikan tunjangan kinerja paling tinggi kepada pejabat Ditjen Pajak dibanding instansi pemerintah lainnya.

Atas terjadinya dugaan suap ini, serta kinerja Ditjen Pajak yang semakin menurun dibuktikan dengan shortfall dan penurunan tax ratio, maka saat ini merupakan momentum yang tepat untuk mengevaluasi kepemimpinan Dirjen Pajak Suryo Utomo.

“Jika sudah tidak mampu memimpin Ditjen Pajak sebaiknya mengundurkan diri saja,” pungkas Hergun. (*)

Sharing:

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *