Reshuffle Kabinet Jelang Lengser, Sikap Jokowi Bikin Heran PDIP

JAKARTA (Awall.id) – Pencopotan Yasonna Laoly dari jabatan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), dinilai sebagai hal yang janggal, karena dilakukan dua bulan menjelang berakhirnya masa pemerintahan Jokowi.

Penilaian itu disampaikan juru bicara PDIP Chico Hakim. “Pergantian menteri, pencopotan, penunjukan, itu hak prerogatif presiden. Kami tidak mempermasalahkan hal tersebut. Tapi saya rasa masyarakat bisa menilai ada semacam cukup janggal dan tidak pernah terjadi sebelumnya, pergantian menteri ini dilakukan kurang dari dua bulan di masa presiden akan berakhir,” kata Chico, Senin (19/8/2024).

Namun secara umum, Chico menilai Jokowi punya pertimbangan tersendiri sehingga memilih merombak kabinet ketika usia pemerintahannya tinggal dua bulan.

Menurut dia, seorang presiden boleh saja mencopot para menterinya di kabinet apabila sudah tidak membutuhkan pembantu-pembantunya itu. “Jadi, tentu kabinet dipimpin oleh seorang presiden, ketika user atau seorang presiden itu merasa tidak membutuhkan lagi sumbangsih atau tenaga di siapapun di kabinet itu hak presiden untuk menggantinya,” kata Chico.

Chico pun mengklaim, PDIP tidak pernah menugaskan kadernya di kabinet untuk kepentingan pribadi. “PDI Perjuangan menaruh kader kadernya di kabinet adalah bagian dari sumbangsih untuk bangsa dan negara, bukan untuk perorangan, bukan untuk partai kami sendiri, tapi untuk rakyat Indonesia,” ujar Chico.

Diketahui, Presiden Jokowi melantik politikus Partai Gerindra Supratman Andi Agtas sebagai Menkumham menggantikan Yasonna.

Sebelumnya Yasonna mengaku sudah bertemu dengan Jokowi pada Minggu (18/8/2024) kemarin terkait jabatannya yang dicopot. “Saya sampaikan kepada beliau, Bapak Presiden terimakasih atas kepercayaan, kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membantu bapak sebagai Menteri Hukum dan HAM,” kata Yasonna, Senin.