Wasekjen PKB dan Anggota Fraksi Golkar Dukung Partai Pemenang Pemilu 2024 Jadi Ketua DPR RI

JAKARTA (Awall.id) – Posisi Ketua DPR RI hasil Pemilu legislatif 2024 masih terus jadi bahan pembicaraan. PDI Perjuangan sebagai partai pemenang, masih berhak menempatkan wakilnya sebagai Ketua DPR RI.

Namun di sisi lain ada wacana yang menyebut posisi Ketua DPR RI bisa ditempati partai lain dengan mengubah UU No. 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) hari ini.

Sementara dalam penilaian Wakil Sekjen PKB, Syaiful Huda, partai pemenang pemilu 2024 masih berhak mendapatkan posisi sebagai Ketua DPR RI.

Ia menyebut tidak ada yang perlu diubah dalam mekanisme pengisian Ketua DPR sebagaimana yang termaktub dalam UU No. 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) hari ini.

“Saya pada posisi proses pelembagaan politik itu salah satunya adalah menghormati fatsun suara rakyat. Jadi partai pemenang itu saya kira masih perlu diberi penghormatan memimpin DPR,” kata Huda di kompleks parlemen, Rabu (3/4).

Huda mengatakan, hal itu sebagai bentuk penghormatan terhadap partai pemenang pemilu serta sebagai tradisi untuk menjaga kelembagaan politik. Meski demikian, ia menyatakan hal itu merupakan pandangan pribadinya. Huda menyebut hingga kini Fraksi PKB belum bersikap perihal itu.

“Fraksi juga belum bersikap. Saya pribadi,” ucap dia.

Anggota Fraksi Golkar di Badan Legislasi (Baleg) DPR, Firman Soebagyo menegaskan bahwa fraksinya tak pernah mendorong revisi UU MD3 perubahan keempat terkait dengan isu perebutan kursi ketua DPR.

Firman membenarkan bahwa RUU MD3 saat ini masuk dalam Prolegnas Prioritas. Namun, hingga saat ini RUU itu tak pernah diusulkan apalagi dibahas di Baleg.

“Yang mengajukan itu siapa? sampai sekarang nggak ada yang mengajukan. Gimana kita bisa memastikan [tidak ada perubahan] kalau yang mengajukan aja nggak ada,” kata Firman, Rabu (3/4).

Hingga saat ini, Fraksi Golkar, kata dia, akan mengikuti aturan dalam UU MD3 terkait mekanisme ketua DPR. Dalam aturan yang berlaku saat ini, ketua DPR akan diberikan kepada partai pemilik kursi atau suara terbanyak hasil Pileg.

“Selama UU belum diubah ya suara terbanyak itu yang akan jadi ketua DPR. Gitu loh. Sekarang kan UU-nya masih seperti itu. Belum ada yang dirubah. Belum ada yang mengajukan,” katanya.

Sharing:

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *