Proses Hukum Terus Berlanjut: Sepuluh Saksi Diperiksa dalam Kasus TPK dan TPPU BAKTI Kemkominfo

JAKARTA (Awall.id) – Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) telah memeriksa sepuluh orang saksi terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi (TPK) dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika pada periode tahun 2020 hingga 2022. Hal ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedanaa, Senin (23/10). 

Berikut adalah daftar sepuluh orang saksi yang telah diperiksa:

• R selaku Project Director PT SEI.
• G selaku Direktur Comeres PT Aplikanusa Lintasarta.
• AD selaku Direktur Utama PT Aplikanusa Lintasarta.
• BH selaku Direktur Corporate Service PT Aplikanusa Lintasarta periode 21 Mei 2019 hingga 14 April 2022.
• ZH selaku Direktur Operasi PT Aplikanusa Lintasarta.
• AL selaku Financial Controller PT Sinar Kemala Intermetro Golf.
• SDF selaku Kasir PT Lima Mitra Sahabat.
• RR selaku Kasir PT Lima Mitra Sahabat.
• SG selaku Chief Accounting PT Sinar Kemala Intermetro Golf.
• ABP selaku Direktur Utama PT Intisel Prodaktifakom

“Para saksi tersebut diperiksa dalam rangka memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara yang menjerat Tersangka EH dan lainnya, yang terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi (TPK) dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G serta infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 hingga 2022” ujar Ketut

Kejaksaan Agung terus bekerja untuk memastikan keberlangsungan proses hukum dan keadilan dalam perkara ini serta akan terus mengambil langkah-langkah penyelidikan yang diperlukan dalam rangka mengungkap fakta-fakta yang berkaitan dengan perkara ini. Kami berkomitmen untuk menjaga proses hukum yang berkeadilan demi kepentingan masyarakat dan negara.