Plt Wali Kota Semarang: PKK Ikut Berperan Sukseskan 4 Poin Prioritas Jokowi

SEMARANG (Awal.id) – Plt Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu mengungkapkan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) ikut berperan aktif dalam upaya mengurangi angka stunting di wilayahnya.

Orang pertama di Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah itu juga mengingatkan warganya tentang empat poin penting yang menjadi prioritas Presiden Joko Widodo.

“Kemarin, kami mendapat arahan dari Pak Presiden dan para Menteri mengenai empat poin yang menjadi prioritas. Mengenai masalah ekonomi, masalah kesejahteraan, masalah pertahanan keamanan, dan masalah stunting. Pak Presiden hanya menambahkan mengenai penggunaan produk dalam negeri dan investasi. Tapi di luar dari itu, sering bicaranya hanya (empat) itu saja,” pungkas Ita sapaan akrabnya, saat menghadiri rapat konsultasi PKK Tahun 2023, di Ruang Lokakrida Balaikota, Selasa (24/1/2023).

Ita menyampaikan, PKK memiliki peran sangat penting sebagai garda terdepan mengenai pengendalian inflasi, ketahanan pangan, kemiskinan, dan juga stunting. Ditambah lagi, jika salah satu faktor tersebut tidak bisa dikendalikan, maka faktor yang lain juga akan terpengaruh karena semua faktor saling berkaitan satu sama lain.

Ita mengaku optimis jika angka stunting di Kota Semarang yang tadinya 1,4 persen bisa menjadi 0 persen.

“Saya optimis 1,4 persen harus hilang, harus nol. Biar anak-anak kita jadi anak yang hebat, generasi emas Indonesia. Dan tentunya, perempuan berdaya, anak-anak terlindungi, Semarang semakin hebat dan Indonesia maju,” ujarnya.

Menurut Ita, pemberdayaan perempuan perlu ditingkatkan lagi. Pasalnya, pemberdayaan perempuan ini merupakan salah satu upaya luar biasa untuk mendorong Kota Semarang semakin hebat.

“Semoga acara ini bisa membawa hasil yang luar biasa untuk mendukung suami-suami panjenengan dalam mengelola dan bergerak bersama untuk menjadikan Kota Semarang semakin hebat,” imbuhnya.

Rapat Konsultasi PKK Tahun 2023 dihadiri oleh pengurus PKK tingkat kota, pengurus PKK kecamatan, dan pengurus PKK kelurahan serta beberapa OPD yang diharapkan mampu mensinergikan program-program kegiatan dengan program kegiatan yang dimiliki oleh PKK. (is)