Terima Predikat A Reformasi Birokrasi, Pemprov Jateng Dorong MPP Fungsikan Digitalisasi

JAKARTA (Awal.id) – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapat predikat A dalam Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi pada 2022. Penghargaan diserahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN RB) RI, Abdullah Azwar Anas, kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, di Jakarta, Selasa (6/12/2022).

Politikus berambut putih itu, usai acara menegaskan penghargaan yang telah diterimanya sebagai langkah untuk terus melakukan terobosan guna reformasi birokrasi.

“Seluruh instansi kita, terutama OPD-OPD itu, dinas-dinas itu, badan-badan semuanya, agar ketika berhadapan dengan rakyat langsung, mudahkan layanan mereka,” ujar Ganjar.

Sejak memimpin Jateng pada 2013 lalu, Ganjar melakukan sejumlah gebrakan terkait pelayanan publik, khususnya dalam merespon laporan dari masyarakat. Salah satunya melalui banyak kanal seperti aplikasi Lapor Gub, medsos, SMS, Whatsapp, telepon, tatap muka dan kanal lain.

Melalui gebrakan tersebut, Ganjar menyebut pihaknya terus berupaya memudahkan birokrasi agar masyarakat semakin mendapatkan layanan termudah. Dengan begitu, persoalan masyarakat, peningkatan investasi, dan pengurangan kemiskinan bisa dimaksimalkan.

“Ada satu target lagi untuk bisa double A, jadi AA. Baru Jogja yang bisa mencapai nilai ini. Kita mesti belajar dari tempat lain agar kita bisa melakukannya. Tapi intinya birokrasinya mesti direform dan layanannya mesti lebih baik,” kata Ganjar.

Ganjar menjelaskan, target tersebut telah berjalan di Jateng dengan membangun puluhan Mal Pelayanan Publik (MPP). Ganjar menargetkan 100 persen dari 35 Kabupaten/Kota se-Jateng memiliki MPP sendiri.

“Maka saya minta seluruh Jawa Tengah yang belum ada Mal Pelayanan Publik, segera buat, itu tidak sulit dan hanya butuh mau saja untuk melakukan itu,” terangnya.

Sejauh ini, Jateng telah memiliki 22 MPP yang tersebar di berbagai wilayah. Di antaranya MPP Pemprov Jateng, Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Sragen, Kota Surakarta, Karanganyar, dan Kota Salatiga.

Kemudian Kota Magelang, Kota Semarang, Kendal, Kudus, Jepara, Pati, Blora, Kebumen, Purworejo, Banyumas, Grobogan, Klaten, Brebes, Rembang, dan Cilacap.

Dalam kesempatan itu, Ganjar mendorong MPP yang telah ada di Jawa Tengah untuk meningkatkan pelayanan secara digitalisasi.

“Dan setelah ada, MPP segera tingkatkan pada pelayanan digitalnya. Sehingga masyarakat akan mendapatkan kemudahan. Kalau semua sudah transparan dan akuntabel, insyaallah itu bisa mencegah potensi korupsi. Ini yang penting,” tandasnya. (is)