Komitmen Terapkan HAM di Pemerintahan Demak, Bupati Eisti’anah Terima Penghargaan dari Kemenkumham

DEMAK (Awal.id) – Kabupaten Demak kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Terakhir kali ini, Pemkab Demak meraih penghargaan sebagai Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia Tahun 2022.

Penyerahan penghargaan bersamaan peringatan Hari HAM sedunia ke-74 tahun 2022 itu diberikan langsung kepada Bupati Demak dr Hj Eisti’anah, di Hotel Sultan & Residence Jakarta, Senin (12/12).

Penghargaan ini melengkapi prestasi yang ditorehkan Pemkab Demak. Sebelumnya, Kabupaten Demak di bawah pemimpinan Hj Eisti’anah mendapatkan penghargaan Smart Living dari Kementerian Kominfo RI terkait Gerakan Menuju Smart City.

Kementerian Hukum dan HAM memberikan penghargaan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia Tahun 2022 kepada Kabupaten Demak ini didasarkan pada komitmen Bupati Demak dalam pemenuhan HAM di lingkungan pemerintahannya.

Plt Asisten I Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra Kendarsih Iriani SH MH menjelaskan, predikat Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Demak, khususnya Bupati Demak atas komitmen dalam pemenuhan HAM di lingkungan pemkab. Baik berupa Pelaporan Kabupaten/Kota Peduli HAM maupun Pelaporan Aksi HAM.

Kendarsih menjelaskan Pemkab Demak menjadi satu dari 98 Kabupaten/Kota se-lndonesia yang menerima penghargaan tersebut.

Mengenai Pelaporan Aksi HAM B.08 tahun 2022, Kendarsih menjelaskan, Pemkab Demak menjadi Kabupaten terbaik se-Jawa Tengah.

“Hal tersebut sebagai bukti dan komitmen Bupati Demak bersama perangkat daerah dalam Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan dan Pemajuan HAM (P5HAM)  di Kabupaten Demak,” imbuhnya.

Sebelum penyerahan Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM, disebutkan, Ditjen HAM Kemenkumham dan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah pada 8 Desember 2022 telah melaksanakan assesment Kabupaten/Kota Peduli HAM di Kabupaten Demak sebagai salah satu Kabupaten/Kota se-Indonesia yang mendapatkan nilai optimal.

Sehubungan itu, Kendarsih menambahkan, pihaknya akan selalu berkoordinasi dengan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah dan Biro Hukum Setda Jawa Tengah dalam penyusunan Laporan KKP HAM dan Aksi HAM. Tentunya dimaksudkan untuk mempertahankan predikat Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia. (*)