Pemerintah Kabupaten Kendal Ajak Pengusaha Terus Kembangkan Investasi

KENDAL (Awal.id) – Pemerintah Kabupaten Kendal menggelar Rapat Koordinasi Lembaga Kerja Sama Tripartit tahun 2022 di Gedung Abdi Praja Lingkungan Setda Kendal, Senin (28/11).

Hadiri Wakil Bupati Kendal, Windu Suko Basuki, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal, Cicik Sulastri, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kendal, Benidictus Boku, dan perwakilan dari serikat buruh, Harjana, dan Forkopimda Kendal.

Kepala Disperinaker Kendal, Cicik Sulastri menyampaikan tujuan kegiatan ini untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis menjelang Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tahun 2023 di Kabupaten Kendal.

“Sebagai upaya meningkatkan peran LKS Tripartit dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis di Kabupaten Kendal, dan meningkatkan hubungan kerja sama LKS Tripartit dengan Forkopimda dan semua unsur agar suasana keamanan dan ketertiban dapat kondusif di kabupaten Kendal,” jelas Cicik.

Wakil Bupati Kendal, Windu Suko Basuki yang menyampaikan sambutan Bupati Kendal, menyambut baik atas diselenggarakannya kegiatan LKS Tripartit ini. Menurutnya, kunci keberhasilan dalam menghadapi persoalan dan tantangan sekarang ini, salah satunya ditentukan oleh peran pemerintah, pengusaha dan pekerja dalam membangun hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.

“Forum ini menjadi momentum bagi kita semua untuk menegaskan komitmen dalam merawat hubungan simbiosis mutualisme industrialisasi, kerja sama/interaksi antara pemerintah, pengusaha dan pekerja dengan saling menguntungkan, dan mendorong kemajuan usaha dan peningkatan investasi serta pertumbuhan ekonomi agar dapat mengurangi pengangguran,” ungkap Wabup Kendal.

Menurut Wabup Kendal, salah satu tugas dari LKS Tripartit adalah nenciptakan hubungan industrial yang harmonis, dalam hal ini adalah di wilayah Kabupaten Kendal. Apalagi belum lama ini semua mengalami Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan krisis kesehatan dan mengganggu aktifitas ekonomi nasional.

Selain itu, lanjut Wabup Windu Suko Basuki, krisis energi dan pangan di Eropa, menimbulkan efek berantai menurunnya permintaan produk-produk diluar negeri dan pangan.

Salah satu yang terimbas adalah industri pengolahan kayu di Kabupaten Kendal, yang puncaknya adalah PHK kurang lebih 1.700 pekerja di PT. Kayu Lapis Indonesia (KLI), meskipun per Desember 2022 pekerja yang ter-PHK tersebut akan dipekerjakan kembali.

“Alhamdulillah, industri sandang di Kendal seperti PT Eclat Textile International dan PT Golden Textile Indonesia di Kawasan Industri Kendal masih terus berkembang dan merekrut pekerja baru,” tutur Windu Suko Basuki.

Ia berharap PT Asia Pasific Fibers (PT APF) dan PT Multikasrsa Invertama (PT MKI), yang saat ini harus melakukan penyehatan perusahaan dengan mengurangi 50% (lima puluh prosen) jam kerja bagi seluruh karyawannya, dapat segera pulih kembali. Seperti slogan penyemangat Pemkab Kendal, yaitu ”Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat”.

“Saya mengajak kepada para pengusaha untuk terus mengembangkan investasinya di wilayah Kabupaten Kendal, sehingga terciptanya lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat Kendal. Mari kita satukan tekad, para pengusaha bersama serikat pekerja/buruh untuk menjaga kondusivitas di wilayah Kabupaten Kendal,” harap Wabup Kendal.

Sedangkan, perwakilan dari Serikat Buruh, Harjanah menyampaikan, apa yang nanti menjadi keputusan MA juga akan mengikutinya.

“Saya berharap, untuk kenaikan UMK mengikuti aturan yang ada, sehingga diharapakan perekonomian para buruh lebih meningkat lagi,”tandasnya. (is)