Pemkab Kendal Gelar FGD, Antisipasi Dampak Penyesuaian BBM

KENDAL (Awal.id) –  Polres Kendal bersama Pemerintah Kabupaten Kendal menggelar Forum Group Discussion (FGD) Antisipasi Dampak Penyesuaian BBM di wilayah Kabupaten Kendal, di Aula Mapolres Kendal, Selasa (6/9).

Kapolres Kendal, AKBP Jamal Alam dalam acara itu menyampaikan FGD ini adalah untuk mengantisipasi terjadinya potensi-potensi yang nantinya dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di Kabupaten Kendal.

Menurut Kapolres Kendal, tugas dari kepolisian melakukan pengawasan dan memastikan untuk stok BBM di wilayah Kabupaten Kendal dapat tercukupi dengan baik, dan sampai saat ini masih tercukupi.

“Selain itu, juga melakukan pengawalan terhadap bantuan subsidi dari pemerintah yang nantinya akan diberikan kepada masyarakat, sehingga dapat berjalan dengan baik, aman dan tertib,” jelas Kapolres Kendal.

Sementara itu, Bupati Kendal, Dico M Ganinduto, mengatàkan terkait dengan hal tersebut, solusi dari Pemerintah adalah memberikan bantuan langsung tunai (BLT) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 12,4 triliun dan menyasar 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM) se-Indonesia.

Refocusing dana 2 persen dari Dana Alokasi Umum Nasional Pemda diminta menyiapkan 2 persen dari Dana Transfer Umum, yaitu DAU dan DBH untuk pemberian subsidi di sektor transportasi. Diperuntukan bagi angkutan umum.

Selanjutnya, dana reguler APBD yang ada di anggaran Pemda (BTT Bansos) alokasi BTT pada APBD Provinsi dan Kabupaten/kota.

Kemudian, untuk alokasi dana eesa seluruh Indonesia 30 persen digunakan untuk bansos serta penciptaan lapangan kerja, yaitu Pemda melakukan kegiatan padat karya terkait infrastruktur dalam skala kecil dan masif yang melibat masyarakat.

Untuk subsidi transportasi umum, yaitu menanggung sebagian tarif angkutan umum, sehingga penumpang membayar lebih rendah.

Adapun peran Pemerintah Kabupaten Kendal dalam menghadapi inflasi dan penyesuaian harga BBM di antaranya, pertama adalah menyalurkan bantuan langsung tunai BBM, yaitu bantuan sosial yang menyasar kepada tukang ojek, tukang becak dan kusir tukang melalui konsep bantuan tunai bekerja  sama dengan PT POS Rp 150.000/bulan yang dibayarkan dua bulan sekaligus (Rp 300.000).

Kedua, bantuan langsung tunai sembako kepada 35.279 KPM (Batch 1) di Kabupaten Kendal sebesar Rp 200.000 untuk bulan September. Pembayaran selanjutnya berada di bulan Desember.

Ketiga, BLT Pekerja, yaitu pekerja dengan upah di bawah Rp 3.500.000/bulan akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 600.000 sampai dengan akhir tahun.

Keempat, memberikan asuransi kepada helayan. Penyediaan 9450 asuransi nelayan 120 ribu/tahun dan premi meninggal sebesar Rp 60 juta dan terus dilakukan pemutakhiran data nelayan terdaftar.

“Kelima adalah pelatihan wirausaha dan kegiatan padat karya, yaitu memberikan pelatihan kewirausahaan. Kegiatan padat karya, dan pelatihan berbasis kompetensi dan langsung penyerapan tenaga kerja,” terang Bupati Kendal.

Sedangkan dari pihak Sales Branch Manager Region Jateng, PT Pertamina (Persero), Novan Reza Pahlevi menjelaskan, PT Pertamina siap untuk stok BBM dan memastikan wilayah Jawa Tengah, termasuk Kabupaten Kendal dapat tercukupi dengan baik. (*)