Kurangi Dampak Kenaikan Harga BBM, Ferry Minta Pemprov Jateng Jaga Laju Inflasi

SEMARANG (Awal.id) – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang diterapkan pemerintah pusat dipastikan akan memicu terjadinya inflasi. Jika inflasi itu tidak segera dikendalikan, dikhawatirkan akan meningkatkan angka kemiskinan, lantaran daya beli masyarakat terus mengalami penurunan.

Wakil Ketua DPRD Jateng Ferry Wawan Cahyono meminta Pemerintah Provinsi Jateng segera menyiapkan kebijakan untuk antisipasi dampak kenaikan BBM. Sejumlah kebijakan yang pro rakyat ini perlu segera ditempuh agar kondisi ekonomi rakyat tidak semakin terpuruk akibat ekses negatif yang ditimbulkan akibat melambungnya harga BBM, khususnya Pertalite dan Solar.

“Saya berharap Pemprov Jateng bisa menerapkan kebijakan yang tepat untuk mengantisipasi dampak kenaikan BBM ini. Kebijakan untuk mengurangi dampak kenaikan BBM, harus secepatnya dilakukan agar ekonomi masyarakat tidak semakin menurun,” kata Ferry di Semarang, Senin (5/9).

Menurut Politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) ini, pemprov harus mampu menyeimbangkan antara kenaikan tranportasi dengan logistis. Selain itu, pemprov juga harus bisa mengendalikan harga-harga pokok pangan dan gas.

“Kalau inflasi bisa kendalikan dan dijaga, beaya konsumsi rumah tangga bisa ditekan. Semua kebijakan itu muaranya untuk menjaga daya beli masyarakat,” katanya.

Ferry mengakui kenaikan harga BBM yang mencapai 30 persen tersebut, dipastikan akan menurunkan daya beli masyarakat. Inflasi yang terus meningkat yang ditandai dengan kenaikan sejumlah barang kebutuhan pokok, membuat masyarakat ’lumpuh’ karena harus menahan diri untuk mengonsumsi kebutuhan rumah tangga.

“Kelas menengah dan ke bawah pasti merasakan dampak hebat akibat kenaikan harga Pertalite dan Solar. Kenaikan ini akan mempengaruhi masyarakat kelas menengah dan ke bawah, sehingga mereka harus menahan belanja rumah tangga,” katanya.

Politisi asal daerah pemilihan dari Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Kebumen ini mengatakan penurunan daya beli masyarakat tersebut juga berimbas pada turun permintaan barang  industri manufaktur.

Turun order terhadap industri manufaktur ini, lanjut Ferry, akan mengganggu proses penyerapan tenaga kerja. Jika daya serap tenaga kerja semakin mengecil, dipastikan akan menimbulkan problem baru bagi pemerintah, yakni meningkatnya jumlah pengangguran di provinsi ini.

Untuk itu, Ferry meminta pemerintah perlu memikirkan secara masak-masak untuk mengantisipasi laju inflasi akibat kenaikan harga BBM.

Ferry mengapresiasi kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menyiapkan dana bansos tambahan sebesar Rp 24,17 triliun yang akan disalurkan kepada 20,65 juta kelompok keluarga penerima manfaat dalam bentuk tunai sebesar Rp 150.000. Dana bansos ini akan diberikan kepada penerima manfaat selama empat kali.

Di sisi lain, lanjut Ferry, pemerintah juga menyediakan subsidi upah sebesar Rp 600.000 per bulan kepada pekerja dengan gaji maksimal Rp 3,5 juga yang menyasar ke 16 juta pekerja.

Kendati demikian, Ketua MKGR Jateng ini mengingatkan bantuan itu tidak bisa diberikan secara terus menerus, sehingga pemerintah daerah perlu membuat kebijakan yang bisa menekan laju inflasi demi menjaga daya beli masyarakat.

“Saya sambut baik program bansos dan bantuan subsidi kepada pekerja yang penghasilan kurang dari Rp 3,5 juta. Namun, yang terpenting bagi saya, bagaimana caranya pemerintah bisa terus menjaga laju inflasi agar masyarakat kecil bisa bertahan untuk memenuhi kebutuhan dasar,” paparnya. (adv/anf)