KPK Paparkan Dua Hal Penting Cara Mencegah Korupsi

SEMARANG (Awal.id) – Wakil Ketua KPK RI, Nurul Ghufron, menilai, upaya Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dalam mencegah korupsi merupakan bentuk komitmen dari tagline Mboten Korupsi Lan Mboten Ngapusi. Pihaknya berharap hal itu bisa terimplementasikan di wilayah Jateng.

“Tadi kan komitmennya (Ganjar) ojo ngapusi ojo korupsi (tidak bohong tidak korupsi) itu yang kami tagih. Kami harapkan terimplementasi bahwa setiap kepala daerah tidak boleh korup, tidak boleh ngapusi,” kata Ghufron usai menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terintegrasi dalam upaya mewujudkan Pemda yang profesional, transparan, akuntabel, dan bebas korupsi di wilayah Pemprov Jateng di kompleks Kantor Gubernur Jateng di Semarang, Selasa (27/9/2022). Acara tersebut juga dihadiri Gubernur Ganjar Pranowo.

Menurutnya, komitmen tersebut tidak hanya sebatas dilakukan di kalangan Pemprov Jateng tapi di tata kelola dan juga pelaksanaan di lapangan. Jika itu diterapkan maka dijamin tidak akan terjadi tindakan korupsi.

“Sebetulnya korup itu bohong. Itu yang kami harapkan diimplementasi pelaksanaannya. Bukan hanya di Pemprov tapi harapannya dilaksanaakan pada tata kelola dan komitmen Ojo Ngapusi Ojo Korupsi, maka dijamin tidak akan terjadi korupsi,” terangnya.

KPK sendiri hadir di Jateng dalam rangka pencegahan. Mereka mencegah dengan melakukan dua hal, yaitu perbaikan sistem tata kelola keuangan dan juga layanan publik yang transparan, adil, akuntabel. Karena itu visi dari tata kelola yang perlu diperbaiki. Selanjutnya, pencegahan tidak cukup hanya tata kelola saja tapi peningkatan integritas yaitu komitmen menjadi pelayan rakyat.

“Dua hal ini mampu mengatasi mencegah korupsi. Kalau hanya mencegah sistem tapi komitmen tidak ada maka mekanisme pencegahan hanya selesai atau bagus di administrasi tapi tidak bagus di kenyataan,” pungkasnya.

Diketahui, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bertekad mencegah tindakan korupsi di kalangan pejabat. Oleh karenanya, Ganjar mengumpulkan bupati/wali kota, hingga Ketua DPRD se-Jateng menggandeng KPK, untuk mendapatkan bimbingan agar tidak melakukan tindakan korupsi, Selasa (27/9/2022).

“Kejadian yang hari ini masih ada. Ada saja yang ditangkap OTT. Itu enggak jauh-jauh, jual-beli jabatan, minta minta komisi, ngatur proyek, investasi, dipalak. Pokoknya nyebelinlah yang gitu-gitu,” kata Ganjar usai menghadiri rapat koordinasi tersebut.

Menurutnya, selain KPK, Ganjar juga menggandeng Inspektorat, Mendagri, serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Mereka bersama tim Korpsugah dari KPK membantu aktif mencegah korupsi yang ada di Jateng.

“Saya ceritakan secara terbuka ini lagi banyak yang ramai. Kejadian di Blora pemotongan BLT karena orang melihat itu kecil sekali tapi dari sisi kelakuan itu enggak benar,” terangnya.

Ganjar ceritakan juga kejadian akhir-akhir ini yaitu OTT itu bisa terjadi di manapun.  Seperti di Pemalang. Hari ini  kata dia, merasa  senang karena bupati, wali kota, provinsi, dan DPRD semua ikut agar bisa memperbaiki sistem ikut serta mencegah korupsi.

“Korupsi tidak cukup di lip service. Buktinya, dikandani juga ngeyel. Kemudian terjadi OTT di mana-mana,” tambahnya. (is)