Ketika Para Kepala Daerah “Curhat” dengan Ketua KPK

SEMARANG (Awal.id) – Sejumlah kepala daerah di Jawa Tengah menanyakan beberapa hal teknis kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupai (KPK), Firli Bahuri, pada Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kamis (11/11).

Rakor diikuti seluruh Bupati/Wali Kota dan pimpinan DPRD. Mereka sengaja diundang Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, untuk mendengarkan arahan dari orang nomor satu di KPK.

Misalnya Bupati Banyumas, Achmad Husein yang bertanya tentang pencegahan korupsi yang dilakukan KPK.

“Kami semua ini takut dan tidak mau di OTT KPK. Padahal semangat KPK itu kan pencegahan korupsi. Kami mohon ke KPK, agar terus mendampingi kami dan terus mengingatkan kami sebagai upaya pencegahan. Karena selama ini tidak sedikit kepala daerah daerah yang tidak tahu kalau yang dilakukannya itu salah,” katanya.

Selain itu, ada juga pertanyaan dari Bupati Batang, Wihaji. Menurutnya, banyaknya kepala daerah yang melakukan korupsi karena biaya operasional kepala daerah yang sangat kecil. Sementara, ongkos Pilkada tiap lima tahunan sangatlah mahal.

“Ini suasana kebatinan kami, bahwa sistem politik inilah yang menjadi cikal bakal korupsi di Indonesia. Korupsi yang dilakukan kepala daerah, karena kami ini hasil dari sistem politik sekarang,” ucapnya.

Menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, Ketua KPK, Firli Bahuri mengatakan, korupsi itu bisa terjadi karena ada kekuasaan, kesempatan dan keserakahan. Satu hal yang bisa dilakukan untuk menghindarinya adalah integritas.

“Kami selalu berkoordinasi dengan inspektorat di daerah sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. Jadi saya minta kepada seluruh Bupati/Wali Kota untuk mengoptimalkan peran inspektorat pengawas internal masing-masing. Saya juga berharap, semua kepala daerah berintegritas dan sadar, bahwa korupsi itu perbuatan jahat karena merampas hak-hak masyarakat,” ucapnya.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, kepada wartawan menjelaskan, dalam pertemuan dengan para Bupati/Wali Kota dan pimpinan DPRD itu, pimpinan KPK juga sudah memaparkan area-area yang rawan praktik korupsi. Misalnya jual beli jabatan, kolusi, pungli, perijinan dan lainnya.

Diharapkan para kepala daerah dan pimpinan DPRD se Jateng bisa memahami dan berusaha sekuat tenaga untuk terjebak dalam pusaran korupsi.

“Semua harus mencegah itu. Mudah-mudahan kawan-kawan semua jadi paham dan tidak melakukan itu. Kalau masih nekat, ya ditangkap,” tegasnya. (is)