Wabup Banjarnegara: Kami Tidak akan Main Proyek dan Korupsi

BANJARNEGARA (Awal.id) – Wakil Bupati Banjarnegara, Syamsudin mengatakan, warga Banjarnegara sudah menunggu pembinaan dari Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Upaya penataan pemerintahan Banjarnegara yang periodenya kurang dari sembilan bulan harus dilakukan dengan baik.

“Kami sudah menunggu lama pembinaan dari Pak Gubernur di sisa masa jabatan yang sekitar sembilan bulan lagi. Sesuai perintah Pak Ganjar, kami tidak akan main-main dengan proyek, jual beli jabatan dan hal-hal yang berkait dengan korupsi, nepotisme dan konspirasi. Kami semua sudah sepakat, kami akan melaksanakan itu,” tegasnya, Senin (6/9).

Hal itu disampaikan Wabup Syamsudin saat memberi sambutan pada rapat terbuka di Pendopo Kabupaten Banjarnegara bersama Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo. Rapat diikuti seluruh pejabat di lingkungan Pemkab Banjarnegara.

Syamsudin menambahkan, pihaknya siap menjalankan tugas sebaik-baiknya. Seluruh OPD juga sudah sepakat dan siap untuk melayani masyarakat dengan penuh integritas.

“Integritas akan menjadi pegangan kami. Kami sepakat untuk jujur dan konsisten. Mudah-mudahan, hambatan dari pemerintahan yang lampau pada Provinsi, kami harap dibuka kembali keran silaturahmi. Karena Jateng kalau nggak ada Banjarnegara kurang genap. Banjarnegara adalah bagian dari Jateng. Ke depan kami akan taat pada ketentuan-ketentuan pemerintah,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Gubernur Ganjar Pranowo berjanji segera datang dan menemui jajaran pejabat di sana, usai Bupati Budhi Sarwono ditangkap KPK. Ganjar pun memenuhi janjinya.

Pada rapat terbuka itu, Ganjar juga meminta unit pengendali gratifikasi dikelola. Selain itu, ia juga mengusulkan agar menggandeng KPK dalam rangka Korsupgah di Banjarnegara.

“Saya pesan, ini tinggal sembilan bulan masa jabatan. Maka ini momentum untuk mereform diri. Layani masyarakat dengan mudah, murah dan cepat. Di dalam harus transparan, akuntabel dan berintegritas. Sikat semua pungli, nggak boleh ada lagi setoran-setoran,” tegasnya.

Ganjar juga meminta Banjarnegara melakukan reformasi politik anggaran. Tujuannya agar didapatkan anggaran untuk menaikkan tambahan penghasilan pegawai (TPP) agar para ASN tidak melakukan korupsi.

“Saya juga meminta agar medsosnya diaktifkan, supaya masyarakat mudah berkomunikasi. Saya lihat medsosnya Banjarnegara ini nggak aktif, hanya BPBD nya yang aktif. Sekarang eranya sudah digital, kita mesti go digital dan semuanya saya minta membuka diri,” pungkasnya. (is)