Kades Diminta Maksimalkan Dana Desa untuk Bantu Warga yang Belum Dapat BST

SEMARANG (Awal.id) – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengimbau para kepala desa memaksimalkan BLT Dana Desa (DD), guna membantu warga kurang mampu. Hal itu untuk memfasilitasi mereka yang tidak mendapatkan bantuan sosial (Bansos) dari Kementerian Sosial, seperti BST (Bantuan Sosial Tunai).

Kepala Dispermasdesdukcapil Jawa Tengah, Sugeng Riyanto, menyebut, penggunaan dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) sudah diatur oleh pemerintah. Mereka yang tak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berhak mendapat bantuan yang bersumber dari dana desa.

“Penggunaan BLT DD itu pasti (sudah diatur), diperuntukkan bagi mereka yang belum termasuk DTKS. BLT DD itu penyapu ranjau bagi yang belum dapatkan bantuan. Bertambah setiap bulan tidak apa-apa, yang penting ada musyawarah desa khusus (Musdesus),” ujar Sugeng.

Ia menjelaskan, sesuai peraturan dari Kementerian Desa dan Kementerian Keuangan, besaran BLT DD disesuaikan dengan Dana Desa yang diperoleh. Untuk desa yang mendapat DD kurang lebih Rp 800 juta, maksimal 25 persen diperuntukkan BLT DD. Desa dengan DD Rp 800 juta – Rp 1,2 miliar, harus alokasikan 30 persen. Terakhir desa yang mendapatkan DD di atas Rp 1,2 miliar harus alokasikan 30 persen untuk BLT DD.

“Yang tercatat pada kami, tahap pertama itu sudah salur 99,99 persen, kurang satu desa di Pekalongan. Tahap kedua salur 54,25 persen tahap ketiga saat ini salur 1,62 persen itu yang dari BLT DD,” jelasnya.

Terkait banyaknya bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, Sugeng enggan berkomentar lebih jauh. Ini karena, beberapa komponen Bansos berasal dari kementerian sosial.

Ditambahkan, untuk penyerapan Dana Desa, hingga akhir Juli 2021 realisasinya mencapai 60 persen. Sementara untuk penanganan Covid-19 dari Dana Desa sudah mencapai 93 persen. (is)