54 Perusahaan Jateng Diadukan Pekerja ke Disnaskertran, Belum Bayar THR

Anggota Komisi E DPRD Jateng, Yudi Indras Wiendarto didampingi Kepala Disnakertrans Jateng, Sakina Roselasari memantau pemberian THR di salah satu perusahaan di bidang garmen.
Anggota Komisi E DPRD Jateng, Yudi Indras Wiendarto didampingi Kepala Disnakertrans Jateng, Sakina Roselasari memantau pemberian THR di salah satu perusahaan di bidang garmen.

SEMARANG (Awal.id) – Tunjangan Hari Raya (THR) masih menjadi momok menakutkan bagi kalangan pengusaha. Akibat belum mampu memenuhi hak normatif, sebanyak 54 perusahaan diadukan pekerjanya ke Disnakertrans Jateng.

Dari 54 perusahaan yang belum mampu membayar THR 2021 tersebut, terbanyak berasal dari Kota Semarang dan Kota Surakarta.

Sedang jenis perusahaan yang kesulitan membayar THR itu rata-rata bergerak pada sektor padat karya, seperti garmen dan tektil.

Menanggapi permasalahan tersebut, anggota Komisi E DPRD Jateng, Yudi Indras Wiendarto mengatakan pembayaran THR pada pekerja adalah wajib. Ketentuan dan sanksinya juga sudah diatur oleh pemerintah.

“THR ini merupakan kewajiban perusahaan yang mesti dibayarkan pada karyawan. Jika perusahaan mengaku terkendala, maka petugas akan melakukan audit neraca keuangannya,” kata Yudi di Semarang, Jumat (7/5).

Menurut dia, masalah THR ni sudah diatur oleh pemerintah, baik besaran nominalnya maupun mekanisme pembayarannya. Jika perusahaan tidak mampu melaksanakan kewajibannya, mereka bisa mengajukan masalah ini kepada instansi terkait, dalam hal ini Disnakertrans.

“Kalau perusahaan bilang tak mampu bayar THR, maka perushaan itu akan diaudit,” kata Yudi.

Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian THR, Yudi bersama Kepala Disnakertrans Jateng, Sakina Roselasari memantau sejumlah perusahaan di Kawasan Industri Candi Semarang, Kamis (6/5).

Politikus Partai Gerindra ini menilai pembayaran THR akan mampu mendorong multiplier effect. Dengan memperoleh THR, pekerja akan bisa berbelanja, sehingga mampu menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Selain itu, pemberian THR juga akan menggerakkan cash flow perusahaan.

Sementara Kepala Disnakertrans Jateng, Sakina Roselasari menjelaskan aduan para pekerja itu diterima oleh Posko THR Disnakertrans Jateng dan enam Satwasker di Jateng.

Dia memperkirakan aduan itu bisa jadi lebih banyak lagi, mengingat masing-masing Disnaker tingkat Kabupaten/Kota juga membuka posko serupa.

Menurut dia, setidaknya ada tiga alasan aduan. Pertama karyawan belum menerima THR hingga H-7 sebagaimana ketentuannya. Kedua, THR yang dicicil dan ketiga adalah nominal THR yang tak sesuai aturan.

Sakina mengatakan pantauan tersebut dilakukan dengan tujuan memberikan perlindungan pada pekerja.

Dia menekankan, THR itu wajib dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerjanya. Pekerja disebutnya sebagai bagian hubungan industrial dan pengeluaran THR perusahaan mesti sudah diperhitungkan sebelumnya.

“Kami bersama dengan DPRD Jateng dan pengawas ketenagakerjaan akan melakukan audit turun ke perusahaan yang tak patuh. Jika ada perusahaan nakal dan benar-benar tak patuh aturan, sanksi telah menanti. Yakni teguran tertulis hingga pembekuan izin usaha,” paparnya.

Ada empat perusahaan yang dipantau, yakni PT Victoria Care Indonesia serta PT Samwon Busana Indonesia di Kawasan Industri Candi, Kota Semarang. Kemudian, PT Roda Maju Bahagia dan PT Dae Young Textile di Kawasan Ekonomi Khusus, Kabupaten Kendal. (*)

Sharing:

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *