Lantik Bupati/Wali Kota, Ganjar Kembali Wanti-wanti Pentingnya Integritas

SEMARANG (Awal.id) – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mewanti-wanti tentang pentingnya integritas. Tidak boleh ada lagi persoalan hukum di daerah, seperti pungli, korupsi dan lainnya.

Peringatan Ganjar tersebut disampaikan saat pelantikan bupati dan walikota di Jawa Tengah hasil Pilkada 2020 yang digelar di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Jumat (26/2).

Ganjar melantik 17 Kepala Daerah hasil pilkada serentak 2020 lalu. Tiga kepala daerah yakni Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang, Bupati dan Wakil Bupati Kendal dan Kabupaten Semarang dilantik secara langsung, sementara lainnya via daring.

Mereka yang mengikuti pelantikan daring diantaranya Kota Pekalongan, Kota Magelang dan Kota Surakarta. Selain itu Bupati dan Wakil Bupati Kebumen, Rembang, Boyolali, Purbalingga, Blora, Sukoharjo, Purworejo, Wonosobo, Wonogiri, Klaten dan Pemalang.

Sementara empat Bupati/Wali Kota terpilih lain yakni Kabupaten Demak, Grobogan, Sragen dan Pekalongan belum ikut dilantik mengingat masa jabatan Bupati/Wakil Bupati sebelumnya belum habis.

Dalam pidatonya, Ganjar juga menyampaikan sejumlah pesan kepada para kepala daerah yang dilantik. Persoalan penanganan Covid-19 diminta dikebut, termasuk mitigasi bencana yang akhir-akhir ini terjadi.

“Saya minta untuk daerah-daerah rawan bencana, segera koordinasi. Program-program yang sudah ada tinggal diteruskan, kalau perlu ada percepatan. Daerah-daerah seperti Pekalongan, Semarang, Demak saya minta serius dan intens menangani ini. Sepertinya di anggaran 2022 harus konsentrasi soal itu, suka tidak suka harus dilakukan karena kondisi emergency,” tegas Ganjar.

Daerah-daerah penyangga, lanjut Ganjar, juga harus bahu membahu menyelesaikan persoalan bencana ini. Kawasan hulu harus menjaga lingkungan dengan menggiatkan penanaman dan penghijauan. Sementara kawasan hilir harus mempersiapkan perencanaan penanganan bencana dengan matang.

“Seperti Kabupaten Semarang, saya tadi minta dikuatkan penghijauan di sana. Semua harus bekerja untuk mitigasi bencana, karena BMKG sudah mengingatkan kita cuaca ekstrem dan diminta semua siaga,” ucapnya.

Ganjar juga mengingatkan persoalan lingkungan, isu perempuan, anak dan difabel yang juga mesti dikelola secara khusus karena mereka membutuhkan afirmasi.

“Saya juga meminta buat kanal aduan online, karena pengaduan konvensional rakyat takut. Tidak hanya Bupati/Wali Kota pribadi, tapi semua OPD harus membuka kanal aduan itu agar masyarakat gampang untuk mengadu,” tutupnya. (is)