Kelola Aset Kota Semarang, Hendi: Silakan Swasta Ikut Membangun

SEMARANG (Awal.id) – Sejumlah rencana pembangunan di Kota Semarang tertunda akibat pandemi Covid-19. Setidaknya sepanjang tahun 2020 anggaran yang diperuntukkan pembangunan Ibu Kota Jateng dialihkan untuk menanggulangi wabah virus corona.
Dengan refocusing anggaran yang dilakukan tersebut, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi harus ekstra putar otak, dalam menjaga tren positif pembangunan wilayah yang dipimpinnya tersebut.
Berbagai upaya dilakukan, mulai dari membuat skala prioritas yang lebih mengerucut, hingga memaksimalkan pola pembangunan dengan sistem swakelola.
Menginjak tahun 2021, Wali Kota Semarang yang akrab disapa Hendi menekankan komitmennya untuk kembali mengejar pembangunan di Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah. Dan salah satu harapannya untuk mendukung semangatnya tersebut adalah partisipasi dari sektor privat, atau pihak swasta di Kota Semarang.
“Silakan swasta ikut mengelola aset milik pemkot. Kami membuka peluang kepada semua pihak yang berminat, termasuk membangun pada area publik,” ujar Hendi di Semarang, Selasa (26/1/2021).
Menurut Hendi, berbagai pola kerjasama dapat terjalin antar Pemerintah Kota Semarang dengan pihak swasta, untuk meningkatkan agresivitas pembangunan Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah.
“Kita mencoba menawarkan aset-aset milik pemerintah kota, untuk kemudian bisa dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Untuk kegiatan investasi, boleh, ada model BOT (Build Operate Transfer) atau model sewa. Atau kemudian untuk program CSR, misalnya seperti pada taman di Jalan Menteri Supeno, juga di Jalan Pierre Tendean, juga boleh.” terang Hendi.
“Sepanjang itu sesuai aturan, sesuai asas saya buka pintu kerjasam. Mudah-mudahan di tahun ini bisa ada beberapa titik lagi yang bisa dikembangkan. Yang kemarin sudah berdiskusi lisan misalnya untuk Taman Madukoro, ya itu boleh juga, tapi sampai hari ini belum ada keputusan jadi masuk program CSR atau tidak,” ungkapnya.
Dengan adanya partisipasi dari pihak swasta, Hendi mengaku beban anggaran pembangunan Pemerintah Kota Semarang bisa diringankan, sehingga bisa dialihkan pada pembangunan lain yang lebih prioritas. (*)