Upaya Hentikan Agresi Israel ke Palestina, Jokowi Ajukan Empat Solusi di KTT OKI

RIYADH (Awall.id) Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengajukan empat solusi dalam menyelesaikan agresi Israel ke wilayah pendudukan Palestina di Jalur Gaza.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam pidatonya di Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerja Sama Islam (KTT OKI), Riyadh, Arab Saudi, pada Sabtu, 11 November 2023.

Menteri Arab Saudi yang juga Putra Mahkota, Mohammed bin Salman, mengumpulkan para pemimpin Arab dan Muslim dunia lewat KTT OKI dengan tujuan menekan Amerika Serikat dan Israel agar mengakhiri serangan di Gaza.

KTT OKI juga mendesak Mahkamah Internasional (ICC) untuk menyelidiki kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan Israel di wilayah Palestina.

Puluhan pemimpin termasuk Presiden Iran Ebrahim Raisi, Presiden Turki Tayyip Erdogan, Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani dan Presiden Suriah Bashar al-Assad ikut hadir dalam KTT itu.

Empat solusi yang diajukan Jokowi, yang pertama adalah gencatan senjata Israel. Tanpa gencatan senjata, menurut presiden, situasi di Gaza saat ini semakin memburuk.

“Israel telah menggunakan narasi ‘self defence’ dan terus melakukan pembunuhan rakyat sipil. Ini tak lain sebuah collective punishment (penghukuman massal) dan kita semua harus mencari jalan agar Israel segera melakukan gencatan senjata,” kata Jokowi.

Kedua, Indonesia meminta OKI untuk mendorong percepatan dan perluasan bantuan kemanusiaan yang berkelanjutan ke Palestina. Presiden mencontohkan Indonesia terus mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Palestina belakangan ini dan akan terus ditambahkan lagi.

“Kondisi kemanusiaan memprihatinkan. Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara terus menjadi sasaran serangan Israel dan sudah kehabisan bahan bakar. Indonesia minta semua pihak untuk hormati hukum humaniter internasional,” kata Jokowi.

Ketiga, presiden juga meminta OKI menggunakan semua lini untuk menuntut pertanggungjawaban Israel terhadap kekejaman kemanusiaan di Palestina.

“Misalnya mendesak diberikan akses pada Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory yang dibentuk Dewan HAM PBB untuk melaksanakan mandatnya. Dan terus mendukung proses advisory opinion di mahkamah internasional,” kata dia.

Yang keempat, Jokowi mendesak OKI agar perundingan damai dimulai lagi demi terwujudnya solusi dua negara.

“(Tujuannya) menolak pemikiran one state solution karena pasti Palestina yang dikorbankan. Bila mekanisme kwartet tak bisa diandalkan, maka OKI harus dorong proses negosiasi damai dengan format baru. Dan Indonesia siap berkontribusi dalam hal tersebut,” kata dia.