Wagub Jateng, Taj Yasin Dorong HIPKA Dalam Memajukan Ekonomi Syariah

SEMARANG (Awal.id) – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, mendukung Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA) terus memajukan ekonomi syariah di Indonesia. Selain perekonomian, lanjut wagub, HIPKA juga mampu menjadi salah satu sarana untuk syiar agama bagi masyarakat. Ia mencontohkan, kemampuan Nabi Muhammad SAW yang hadir bukan hanya sebagai Rasulullah namun juga sebagai pakar ekonomi.

“Kalau kita bicara dakwah Islam tidak terlepas dari ekonomi. Bagaimana perjuangan nabi kita, yang juga berlatar belakang (sebagai) pakar ekonomi. Bukan hanya di perdagangan namun di peternakan,” kata Taj Yasin saat menghadiri Safari Ramadhan Himpunan Pengusaha KAHMI di Hotel Gets Semarang, Sabtu (08/04/2023).

Taj Yasin mengajak seluruh anggota HIPKA agar semakin fokus pada ekonomi syariah. Ekonomi syariah telah dilirik oleh banyak negara sehingga berpotensi besar meningkatkan perekonomian di Indonesia.

Wagub memaparkan, salah satu faktor yang disoroti pemerintah Jawa Tengah adalah wisata halal. Saat ini, lanjutnya, pemerintah telah menyiapkan faktor penunjang dari hulu hingga ke hilir. Mulai dari penyembelihan secara halal hingga ke wisata kuliner yang mampu menjamin mutu halalan thayyiban. Ia ingin, agar HIPKA bisa turut andil dalam hal tersebut.

“Saya berharap pertemuan silaturahim ini yang nanti dilanjutkan dengan diskusi juga berbicara tentang ini (ekonomi syariah). Supaya lebih menarik lagi terhadap masyarakat, (mereka) percaya terkait dengan apa yang diajarkan agama Islam, yaitu ekonomi syariah,” tutur wagub.

Lebih jauh, wagub juga mengimbau kepada seluruh anggota HIPKA agar senantiasa menyisihkan rezeki untuk zakat, infaq, sedekah (ZIS). Selain menjadi ajaran agama, ZIS juga dapat dimaksimalkan untuk membantu menanggulangi kemiskinan di Indonesia.

“Karena kita bicara ekonomi, pasti ada 2,5 persen yang diperuntukkan untuk fakir miskin. Artinya apa, untuk penanggulangan kemiskinan. Tidak hanya maju sendiri akan tetapi maju bersama-sama. Ini yang diharapkan dari pemerintah baik Jawa Tengah maupun pusat, dan itu juga yang diamanatkan oleh agama kita,” tutupnya.