Waket DPRD Jateng Ferry Wawan Minta Jelang Pemilu 2024 Utamakan Persatuan dan Kesatuan
SEMARANG (Awal.id) – Wakil Ketua DPRD Jateng Ferry Wawan Cahyono mengatakan, menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) pada 2024 mendatang, semua pihak diminta lebih mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
Hal tersebut dikatakan Ferry, mendukung pernyataan Wakil Gubernur (Wagub) Jateng Taj Yasin Maimoen, untuk tetap mempertahankan persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia, menjelang Pemilu 2024.
Politikus Golkar tersebut meminta, masyarakat tidak terpengaruh dengan politik identitas, yang berpotensi memecah belah bangsa Indonesia.
“ Semua pihak senantiasa memegang teguh untuk menjaga dan mengawal Pancasila serta memperkukuh persatuan bangsa. Kita bangun, komitmen bersama untuk melaksanakan pesta demokrasi dengan aman, damai, bergembira dan tanpa memecah-belah persatuan dan kesatuan bangsa,” kata Ferry Senin (21/11).
Kita semua mendorong agar mengutamaan semangat persatuan dan kesatuan, terlebih saat ini, dalam kondisi menghadapi dampak global sehingga seluruh elemen harus bersatu.
Sebelumnya, Wagub Jateng , Taj Yasin Maimoen, meminta masyarakat tidak terpengaruh dengan politik identitas. Dia menilai, politik identitas berpotensi memecah-belah bangsa Indonesia.
Menjelang pemilihan umum pada 2024 mendatang, upaya politik mulai banyak dilakukan. Namun, yang perlu dipertahankan adalah persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia. Jangan sampai keharmonisan masyarakat, dinodai dengan oknum-oknum yang menggunakan dalih politik praktis.
“Dan perlu kita antisipasi juga, kita nggak perlu ke politik identitas. Identitas itu iya ada, namun nggak perlu sampai ke dalam. (Contohnya) Kalau tidak sama dengan kita nggak boleh kita dukung dan seterusnya. Nggak boleh ada lagi,” kata Gus Yasin, sapaannyausai menghadiri Haul Akbar Pahlawan Nasional KH Ahmad Rifai, di Pendapa Kabupaten Kendal, Baru-baru ini .
Selain itu, wagub juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terhasut dengan paham radikal. Dijelaskannya, saat perjuangan merebut kemerdekaan, banyak tokoh agama dan santri yang turut berkorban. Sehingga, sistem pemerintahan Demokrasi Pancasila ini sudah keputusan final para pendiri bangsa dan tokoh-tokoh agama. (adv/anv)



















