Kendalikan Pengambilan Air Bawah Tanah, Wali Kota Semarang Bentuk Tim Gabungan

SEMARANG (Awal.id) – Pemerintah Kota Semarang dalam waktu dekat akan menyiapkan tim gabungan yang bertugas mengendalikan pengambilan air bawah tanah di wilayah Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah, terutama di daerah pesisir.

Hal tersebut dilontarkan langsung oleh Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi di depan para anggota Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota (DP2K), Kamis (2/6)..

Hendi sapaan akrab Wali Kota Semarang menyebut pihaknya akan menugaskan Satpol PP ke dalam tim gabungan yang melibatkan unsur kepolisian tersebut.

Melalui tim gabungan tersebut, lanjut dia, nantinya pihak-pihak yang saat ini masih menggunakan air bawah tanah akan didorong agar beralih menggunakan suplai air dari PDAM Tirta Moedal.

Hendi menjelaskan hal tersebut dilakukan sebagai respon terhadap berbagai masukan pemerhati lingkungan yang menyebut pemakaian air bawah tanah sebagai salah satu faktor yang mempercepat penurunan muka tanah.

“Dalam waktu dekat kami akan membentuk tim gabungan suplai air bersih dari PDAM, serta provinsi sebagai penegak aturan pemakaian air bawah tanah yang tidak berizin. Kemudian juga ada Satpol PP dan Kepolisian yang akan menyasar di kawasan pesisir. Kami ingin suplai air bersih tercukupi dengan baik secara legal. Karena selama ini perusahaan di daerah pesisir tidak memakai PDAM, tapi mengambil air bawah tanah secara langsung,” tandas Hendi dalam paparannya.

Tak hanya itu, katanya, upaya penanganan rob di pesisir Kota Semarang lainnya adalah melalui upaya pembangunan jalan tol yang akan berfungsi sebagai tanggul laut.

“Adanya tol ini diharapkan bisa berfungsi sebagai tanggul laut, sebenarnya sudah 2 tahun lalu, namun terkendala dengan Undang-undang Agraria, tanahnya juga terendam air, maka hak atas tanah tersebut hilang. Namun sepertinya kemarin sudah ada solusi, sehingga bisa segera dikerjakan tinggal mempelajari teknisnya, jadi mudah-mudahan setahun dua tahun selesai. Ini merupakan salah satu upaya untuk penanganan rob di Kota Semarang,” bebernya.

Di sisi lain, Hendi menegaskan terhadap masukan lain dari DP2K terkait upaya penanggulangan persoalan banjir dan rob. Ia berkeyakinan bahwa DP2K menjadi sebuah muara yang dapat menggabungkan seluruh masukan para ahli, terkhusus dalam menghadapi tantangan perubahan alam melalui cara yang paling efektif dan efisien.

“Dengan adanya masukan yang didapatkan kami berharap upaya penanganan banjir dan rob di Kota Semarang akan dapat semakin masif,” tutup Hendi. (is)