Indonesia Butuh Banyak Ahli Kebijakan Publik

JAKARTA (Awal.id) – Founder Program Mini Magister Kebijakan Publik (PMM KP) Riant Nugroho mengatakan Indonesia membutuhkan banyak ahli kebijakan publik untuk membantu penyusunan berbagai kebijakan yang dapat memenuhi aspirasi rakyat Indonesia.

“Penyusunan kebijakan sesuai aspirasi rakyat ini menjadi cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945,” kata  Riant Nugroho dalam acara wisuda Program Mini Magister Kebijakan Publik (PMM KP) angkatan keempat di Jakarta, Kamis (26/8).

Menurut Riant Nugroho, kehadiran para ahli kebijakan publik ini sangat dibutuhkan pemerintah, terutama untuk membantu mengatasi tumpah tindihnya berbagai kebijakan yang ada dalam kehidupan sehari-hari.

Humas MAKPI Noni Kusnita, sekaligus salah seorang wisudawati pada rilisnya menjelaskan acara wisuda pada hari ini (Kamis, 26/8) merupakan momentum kelulusan angkatan pertama Pendidikan Mini Magister Kebijakan Publik.

“28 orang yang dinyatakan lulus dari 393 orang yang terdaftar sebagai peserta,” papar Noni.

Pada awalnya, menurut Noni, tercatat sebanyak 1200 orang yang mendaftarkan diri sebagai peserta. Namun, saat penyaringan hanya 393 calon yang diterima.

Riant Nugroho mengatakan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional, diperlukan berbagai kebijakan publik yang merupakan hak dari rakyat.

“Oleh karena itu, dibutuhkan para pemikir tentang kebijakan publik agar kebijakan publik yang dikeluarkan tidak bertentangan atau menyimpang dari cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945. MAKPI sendiri didirikan pada 1 Juni 2021,” ujar Riant Nugroho yang juga menjabat sebagai Presiden Masyarakat Kebijakan Publik (MAKPI)

Riant Nugroho menjelaskan peserta yang lulus akan tergabung dalam Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI) yang merupakan organisasi profesi bagi para peminat bidang kebijakan publik di Indonesia dari berbagai disiplin ilmu dan kepakaran.

Mengenai tujuan pendirian MAKPI, dia menjelaskan untuk memajukan mutu dan keunggulan kebijakan publik Indonesia. “MAKPI juga didirikan untuk membantu para pemimpin di tingkat nasional, maupun lokal dalam mewujudkan cita-cita bangsa yang tertuang pada janji kemerdekaan Republik Indonesia,” tambahnya.

Lulus S1

Direktur RRK Firrean Suprapto menambahkan, program mini magister kebijakan publik yang mensyaratkan harus lulus strata satu, dirancang oeleh Pengelola RRK dan para pakar Kebijakan Publik.

“Program mini magister ini didirikan pada tahun 2020 sebagai hadiah ulang tahun RI ke 75,” ujar Firrean Suprapto.

Firrean mengatakan program ini bertujuan ingin membangun kebijakan publik untuk masyarakat. Untuk itu, dia mengharapkan para lulusan agar dapat memberikan sumbangsihnya bagi negara.

Acara wisuda yang dilaksanakan secara daring ini merupakan puncak program dari angkatan pertama.

Sedangkan mata kuliah yang diberikan meliputi Kebijakan Unggul – Indonesia Unggul, Teori Kebijakan Publik, Kebijakan Publik Unggul Sebagai Hak Warganegara, Mencegah Korupsi Kebijakan, Kebijakan Publik In Action, Kebijakan Publik dan Strategi Bisnis, Pancasila – Filsafat Kebijakan Publik Indonesia serta di penghujung program pendidikan semua peserta diminta untuk menyelesaikan Tugas Akhir.

Menurut Firrean, banyak kebijakan publik yang tidak efektif untuk dilaksanakan dengan berbagai alasan. Hal ini akibat tidak adanya pengetahuan kebijakan publik, tidak mengerti cara pembuatan kebijakan publik, dan tidak memahami makna efektivitas sebuah kebijakan publik.

“Faktor-faktor inilah yang menyebabkan kebijakan tidak efektif. Sebagai dampaknya adalah banyak kebijakan yang dibuat tetapi bertentangan dengan pelaksanaannya,” tukasnya.

Muhammad Dawrinsyah, perwakilan peserta yang lulus saat dimintai kesan-kesannya mengatakan pendidikan profesi ini mempertemukan para peserta dengan berbagai latar belakang dan disiplin ilmu.

“Pertemuan ini memperkaya wawasan dalam melihat berbagai daerah di Indonesia dengan menggunakan kacamata yang sama, yakni kebijakan publik,” tandasnya. (*)