Soal Covid-19, Puan Maharani Minta Pemerintah Terbuka

JAKARTA (Awal.id) –  Ketua DPR RI Dr (HC) Puan Maharani meminta semua pihak, termasuk setiap level pemerintah, terbuka mengenai status Covid-19 di daerah masing-masing.

“Keterbukaan ini sangat bermanfaat untuk menentukan langkah pengendalian Covid-19. Sikap ini menjadi penting, karena pengendalian dan penanganan Covid-19 menjadi tanggung jawab bersama,” kata Puan, di Jakarta,  Jumat (28/5).

Ketua DPP PDI Perjuangan ini juga meminta pemerintah daerah agar tidak menutup-nutupi status Covid-19 yang terjadi di wilayahnya.

“Kalau (zona) merah ya bilang merah. Jangan seolah-olah sehat, justru itu yang harus kita atasi, karena implikasinya akan membahayakan seluruh warga” pinta Puan.

Puan meminta pemerintah daerah untuk segera menentukan langkah penanganan sekaligus berkoordinasi dengan pihak terkait jika wilayahnya masuk dalam zona merah Covid-19.

Dia juga mengimbau agar pemda lebih berhati-hati menerapkan kebijakan peningkatan perekonomian.

“Penerapan kebijakan ekonomi perlu jadi perhatian, supaya tidak menciptakan potensi besar penularan Covid-19,” paparnya.

Puan menegaskan kesehatan dan keselamatan harus selalu menjadi prioritas utama. “Ekonomi penting, tapi keselamatan warga yang utama. Jadi harus sabar,” ungkap legislator dapil Jawa Tengah V itu.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) periode 2014-2019 itu menyatakan akan tetap mendorong pemerintah pusat untuk mempercepat vaksinasi hingga tercapai kekebalan komunal (herd imunity). Semua usaha pengendalian Covid-19, menurutnya, akan lebih efektif jika mendapat dukungan masyarakat.

Oleh karena itu, Puan minta masyarakat untuk saling mengingatkan pentingnya disiplin menjalankan protokol kesehatan walaupun sudah divaksinasi. “Saya minta kepala daerah sinergi dengan pemerintah pusat. Tidak mungkin kita jalan sendiri-sendiri,” tandasnya. (*)