Pembentukan Holding BUMN, Kamrussamad: Pemerintah Jangan Terburu-buru

JAKARTA (Awal.id) – Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Gerindra Kamrussamad meminta pemerintah tidak perlu terburu-buru dalam melakukan holding BUMN Ultra Mikro, di antaranya pegadaian, permodalan nasional madani, dan bank BRI.

“Belum relevan holding dibentuk dalam rangka memperluas segmentasi pasar.  Saat ini masing-masing memiliki modal dan segmentasi pasar yang berbeda,” kata Kamrussamad, di Jakarta, Selasa (6/4/2021).

Tanggapan berbeda dilontarkan anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun. Menurut Mukhamad Misbakhun, pembentukan holding merupakan upaya yang tepat dari pemerintah untuk mendorong kinerja usaha ultra mikro yang menjadi penopang ekonomi nasional.

Selama pandemi, lanjut Misbakhun, sektor ini menjadi alternatif masyarakat untuk bertahan menyambung hidup, termasuk bagi mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja.

Sementara Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo mengatakan beberapa manfaat dari pembentukan holding BUMN Ultra Mikro.

Adapun Holding BUMN Ultra Mikro akan terdiri dari PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), PT Permodalan Nasional Madani (PNM), dan PT Pegadaian. Manfaat pertama, kata pria yang akrab disapa Tiko itu, yakni bisa memberi akses pembiayaan kepada pelaku usaha ultra mikro dengan suku bunga yang rendah.

“Ke depan untuk bisa memberdayakan dan memberikan akses pembiayaan formal dengan biaya yang lebih murah, tentunya jangkauan ini jadi kunci utama,” ujarnya.

Manfaat kedua, lanjut mantan Direktur Utama Bank Mandiri itu, yakni bisa menurunkan cost of fund bagi tiga perusahaan tersebut. Sebab, saat ini cost of fund PNM sebesar 9 sampai 10 persen, Pegadaian 6 sampai 7 persen dan BRI 2,3 persen. (is)