Ganjar Sebut Dukungan Putri Wapres Ma’ruf Amin sebagai Energi Baru

JAKARTA (Awall.id) – Putri Wakil Presiden Republik Indonesia, KH Ma’ruf Amin, Prof. Dr Siti Nur Azizah memberikan dukungan penuh pada pasangan Capres Cawapres nomor urut 3, Ganjar-Mahfud. Azizah tegas siap berada dalam barisan yang memenangkan Ganjar Mahfud pada kontestasi Pilpres 2024.

Hal itu disampaikan Rektor Unesa itu saat deklarasi relawan Barisan Advokasi Keadilan Indonesia untuk Ganjar Mahfud di Mampang Jakarta Selatan, Rabu (20/12) malam.

“Pak Ganjar dan pak Mahfud ini pasangan sangat lengkap, baik kapasitasnya, integritasnya dan jejak langkahnya layak kita beri amanah untuk menjalankan amanah reformasi. Ini kebanggaan bagi saya bisa berdiri di sini untuk memenangkan beliau,” ucap Azizah.

Ganjar Mahfud menurut Azizah adalah pasangan ideal untuk memimpin Indonesia. Keduanya masih muda dan sat-set, tas-tes dalam bekerja.

“Mari bersama berjuang memenangkan Ganjar Mahfud demi menegakkan supremasi hukum dan berantas KKN di Indonesia. Ini PR besar bagi bangsa Indonesia,” tegasnya.

Ditemui usai acara, Azizah mengatakan langkahnya sudah dikonsultasikan dengan sang ayah, KH Ma’ruf Amin. Sebagai negarawan, Kyai Ma’ruf berharap demokrasi bisa berjalan dengan lancar, baik, jujur dan adil.

“Beliau berharap demokrasi bisa menghasilkan pemimpin yang bisa menyelesaikan harapan dan kebutuhan dari masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu, Ganjar menyambut baik bergabungnya putri Wapres Ma’ruf Amin. Ia menegaskan mendapat energi yang baru dan semakin semangat untuk berjuang bersama rakyat.

“Tentu saya berterimakasih. Saya pernah sowan ke Kyai Ma’ruf dan mendapat banyak nasihat. Sekarang putrinya bersama kami. Kami sangat senang dan ini bagian dari energi bagi kita. Apalagi beliau dari Banten, dan itu penting buat kami,” ucapnya.

Dalam acara itu, ratusan sarjana hukum dan advokat menyatakan sikap mendukung pasangan Ganjar Mahfud. Selain siap menggalang massa, mereka juga siap mengawal proses demokrasi berjalan jujur dan adil serta siap memberikan bantuan hukum bagi masyarakat yang mengalami pelanggaran selama proses Pemilu 2024.