Pemerintah Petakan 10 Kerawanan Pemilu 2024

JAKARTA (Awall.id) – Pemerintah lewat Kemenko Polhukam RI memetakan 10 potensi kerawanan dalam Pemilu 2024 mendatang. 10 potensi itu akan diantisipasi karena dapat berpengaruh terhadap proses pelaksanaan pemilu.

“Pertama, pelaksanaan pemilu nanti kita akan memasuki puncak musim hujan, musim hujan yang cukup deras dan ini juga akan berpengaruh kepada pelaksanaan kegiatan (pemilu), dan ini perlu kita antisipasi bersama,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam, Mayjen TNI Heri Wiranto dalam rapat koordinasi berjudul ‘Menjaga Stabilitas Politik Hukum dan Keamanan Pada Tahun Pemilu 2024’ di Jakarta Pusat, sebagaimana dikutip dari detiknews, Selasa (21/11/2023).

Selanjutnya, ada soal kesiapan personel pengamanan di daerah masing-masing. Potensi kerawanan ketiga terkait konflik sosial dan pengerusakan fasilitas penyelenggaraan pemilu.

Potensi keempat adanya gangguan keamanan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di beberapa wilayah Papua. Kelima, adanya ancaman serangan siber terhadap sistem IT penyelenggara pemilu.

“Empat, gangguan keamanan yang dilakukan oleh kelompok kriminaI bersenjata (KKB) di beberapa wilayah Papua, dan ini tentu jadi perhatian khusus. Kelima dan tentu ancaman serangan siber terhadap sistem IT penyelenggara Pemilu,” ujarnya.

Potensi kerawanan selanjutnya ada ancaman bencana alam dan non bencana alam. Dan kerawanan ketujuh terkait gangguan kesehatan petugas penyelenggara pemilu.

“Ini menjadi isu yang cukup menarik. Pengalaman di tahun 2019 dimana kita menghadapi beberapa petugas penyelenggara pemilu yang mengalami kondisi yang cukup memprihatinkan,” imbuhnya

Tiga kerawanan terakhir yaitu soal netralitas aparatur pemerintah dan penyelenggara pemilu, potensi permasalahan pemilu di luar negeri, dan potensi permasalahan distribusi logistik pemilu dalam maupun luar negeri.

“Netralitas aparatur pemerintah dan penyelenggara pemilu. Seperti yang tadi saya sampaikan adanya temuan-temuan yang jadi ingatkan kita. Potensi-permasalahan pada pemilu di luar negeri. Yang ini juga butuh perhatian. Dan tentunya yang tak kalah penting adalah potensi permasalahan distribusi logistik pemilu baik di dalam dan luar negeri,” jelasnya.

“Semua itu catatan bagi kita semua, khususnya kami di Kemenpolhukam,” lanjut dia.(dtk)