Pakar Sebut Pasangan Ganjar – Mahfud Bisa Perbaiki Rapor Merah HAM di Indonesia

SEMARANG (Awall.id) – Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Ade Reza Hariyadi, meyakini bahwa duet pasangan Calon Presiden Ganjar Pranowo dan Calon Wakil Presiden Mahfud MD memiliki potensi untuk memperbaiki catatan negatif pemerintah dalam hal hak asasi manusia (HAM) jika mereka terpilih dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ade menyoroti rekam jejak positif Mahfud MD dalam menangani kasus pelanggaran HAM selama menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam). Menurutnya, Mahfud telah berhasil mengatasi kasus pelanggaran HAM nonyudisial dengan pemulihan nama baik, perbaikan ekonomi, pengadaan rumah, dan pemulihan hak-hak eksil korban pelanggaran HAM masa lalu.

Pakar politik dari UI itu melihat hal ini sebagai aset penting yang bisa digunakan Mahfud dalam upaya memperbaiki situasi HAM di Indonesia jika terpilih sebagai wakil presiden.

“Prof Mahfud memiliki rekam jejak penyelesaian masalah HAM nonyudisial terhadap korban-korban pelanggaran HAM di masa lalu, seperti pemulihan nama baik, perbaikan ekonomi, pengadaan rumah, serta pemulihan hak-hak eksil yang dulu di era Orde Lama tertahan di luar negeri cukup lama,” ujar Ade dalam keterangannya, hari Sabtu, (28/10/2023).

Ia juga setuju dengan temuan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Amnesty International Indonesia (AII) yang memberikan “rapor merah” atas situasi HAM selama pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Menurut laporan dua LSM tersebut, banyak proyek strategis nasional yang memicu kasus kekerasan berbasis investasi dan mengabaikan hak-hak masyarakat adat.

Ade menilai bahwa sosok Ganjar-Mahfud perlu memiliki peta jalan yang baik untuk memperbaiki model investasi yang mempertimbangkan aspek HAM. Dengan peta jalan tersebut, mereka diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan hak asasi warga negara.

“Mahfud saya rasa bisa mengubah rapor merah ini. Pekerjaan rumah Mahfud MD adalah bagaimana program pembangunan itu tidak hanya terhadap lingkungan, tapi juga ramah terhadap kepentingan urusan sipil. Saya kira itu pekerjaan rumah yang harus dijalankan Pak Mahfud bila terpilih,” imbuhnya.

Ganjar – Mahfud Dinilai Bisa Rubah Model Kebijakan Jokowi?

Lebih lanjut, pakar politik dari UI itu menekankan perlunya perubahan pada model investasi pemerintahan Jokowi yang bersifat sentralistik dan sering kali mengabaikan hak-hak masyarakat.

Dirinya berpendapat bahwa model kebijakan yang sentralistik seperti dalam proyek-proyek strategis nasional dapat menimbulkan konflik dengan masyarakat dan berpotensi melanggar HAM.

“Saya kira itu bisa menjadi salah satu dari modal Prof Mahfud MD untuk membuat peta jalan hal yang masih menjadi pekerjaan rumah. Sekaligus peta jalan yang lebih ramah terhadap hak-hak asasi manusia (HAM). Saya kira yang menjadi nilai lebih yang bisa ditawarkan Pak Mahfud terkait dengan isu- isu hak asasi manusia yang saat ini menjadi catatan,” sambungnya.

Ade berharap duet Ganjar-Mahfud dapat mengubah pendekatan ini dan menjadikan investasi lebih ramah terhadap HAM serta lebih partisipatif dengan masyarakat. Dengan demikian, investasi bisa menjadi lebih positif dan berdampak baik, daripada terus melanjutkan warisan negatif dalam bidang investasi dari pemerintahan sebelumnya.

“Kita harus belajar dari pengalaman saat ini. Investasi harus lebih ramah terhadap HAM dan partisipatif dengan masyarakat. Saya rasa Mahfud bisa menyelesaikan pekerjaan rumah ini. Hambatan- hambatan bisa diatasi, tetapi juga tidak menghilangkan demokratisasi di dalam pembangunan,” tutup Ade.

Terakhir pakar politik dari Universitas Indonesia itu berpandangan bahwa Mahfud MD memiliki pengalaman dan kapasitas untuk menyelesaikan rapor merah HAM di Indoensia dan mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin timbul, sambil tetap mempertahankan aspek demokratisasi dalam pembangunan.