Direktorat Penyidikan JAMPIDSUS Serahkan Tersangka & Barang Bukti dalam Kasus Korupsi Garam Industri

JAKARTA (Awall.id) – Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) kepada Penuntut Umum terhadap Tersangka MK dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan pemberian fasilitas impor garam industri selama tahun 2016 hingga 2022. Hal ini disampaikan melalui rilis tertulis oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum, Ketut Sumedana, Jumat, (13/10).

Berkas perkara Tersangka MK dinyatakan lengkap pada Senin, (9/10). Sejumlah penyidikan dilakukan, termasuk pemeriksaan 204 saksi, serangkaian tindakan penggeledahan, dan penyitaan, yang akhirnya mengarah pada penetapan 6 orang saksi sebagai tersangka, yaitu Tersangka FJ, Tersangka YA, Tersangka FTT, Tersangka SW alias ST, Tersangka YN, dan Tersangka MK.

“Kasus ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan garam industri di dalam negeri. Kementerian Perindustrian menghitung kebutuhan garam sebagai bahan baku dan bahan penolong bagi sektor industri berdasarkan rekomendasi dari Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia dan laporan verifikasi lembaga terkait. Rekomendasi ini kemudian diberikan kepada perusahaan swasta/importir” ujar Ketut

Perlu dicatat, importasi garam untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan industri tidak dikenakan bea masuk. Bea masuk hanya dikenakan pada impor garam konsumsi.

Salah satu perusahaan swasta/importir, PT SLM, mengajukan rencana kebutuhan garam industri, tetapi Tersangka MK, yang berada di Kementerian Perindustrian, diduga tidak menjalankan tugasnya dengan benar dalam melakukan evaluasi terhadap hasil verifikasi tersebut.

Selanjutnya, PT SLM disinyalir melakukan penyuapan melalui Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia kepada Tersangka MK dari Kementerian Perindustrian untuk mendapatkan persetujuan rencana kebutuhan dan rekomendasi impor garam.

“Kasus ini mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp7.623.112.161,66 dan merugikan perekonomian negara serta rumah tangga petani garam sebesar Rp89,63 miliar. Seluruh kerugian ini merupakan bagian dari total kerugian laba petani garam nasional sebesar Rp5,31 triliun, sebagaimana tercatat dalam Laporan Analisis Perekonomian Negara yang dilakukan oleh sejumlah ahli ekonomi dan statistik” tegas Ketut

Para tersangka dalam kasus ini dihadapkan pada Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sharing:

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *