Buka Rakornas Kepala Daerah dan FKPD se-Indonesia, Ini Pesan Presiden Jokowi

JAKARTA (Awal.id) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengimbau seluruh instansi, termasuk pemerintah daerah (Pemda) harus berhati-hati dalam merumuskan setiap kebijakan perekonomian selama 2023. Pembuatan kebijakan ekonomi daerah harus berdasarkan data dan fakta yang ditemukan di lapangan.

Dengan mengacu pada data di lapangan, menurut Jokowi, kebijakan perekonomian yang dirumuskan pemerintah selama kurun waktu satu tahun ke depan dapat berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

“Jangan sampai kita keliru membuat kebijakan, sekecil apa pun. Kebijakan itu harus berbasis pada data dan fakta-fakta di lapangan,” kata Presiden Jokowi.melalui keterangan pers, ketika membuka Rakornas Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) se-Indonesia di Kota Bogor, Jawa Barat (Jabar), Selasa (17/1/2023).

Menurut Jokwi, kehati-hatian perlu dilakukan jajaran instansi pemerintah demi mempertahankan kinerja positif ekonomi Indonesia selama 2022 lalu. Tercatat, pertumbuhan perekonomian Indonesia kuartal III mencapai 5,7 persen. Kemudian, pertumbuhan perekonomian Indonesia pada 2022 diprediksi mencapai kisaran 5,2-5,3 persen.

“Itu sebuah prestasi yang sangat baik sekali karena di kuartal ketiga kita bisa tumbuh 5,7. Dibandingkan dengan negara-negara lain,” kata Jokowi.

Menyikapi prediksi dari International Monetary Fund (IMF) yang menyatakan terdapat seminar 70 negara atau sepertiga negara dunia yang terancam menjadi “pasien” dari organisasi keuangan dunia itu, Jokowi mengatakan saat ini terdapat 47 negara yang sudah memastikan menjadi “pasien” dari organisasi keuangan dunia itu. Negara-negara itu sebagian besar terdampak oleh tantangan inflasi yang meningkat secara signifkan.

“Sepertiga ekonomi dunia diprediksi mengalami resesi. Bahkan negara yang tidak terkena resesi ratusan juta penduduknya merasakan seperti sedang resesi hati-hati,” kata Jokowi.

Berkaitan dengan inflasi, lanjut Presiden Jokowi, Indonesia telah berhasil menekan hingga kisaran 5,5 persen selama 2022 lalu. Berkat kerja keras dari berbagai pemangku kepentingan dari mula pemerintah pusat, daerah, hingga Bank Indonesia (BI) dalam menjaga angka inflasi tetap diangka tersebut.

“Ini patut kita syukuri berkat kerja keras kita semuanya coba dilihat di negara-negara lain,” tutur

Secara khusus, Presiden Jokowi meminta pemangku kepentingan terjun langsung dalam menekan angka inflasi di Indonesia pada 2023. Sehingga, pemangku kepentingan tersebut mampu menangani inflasi tidak berdampak signifikan terhadap komoditas bahan pokok (Bapok) secara spesifik seperti beras, telur, daging ayam dan tomat.

“Tolong Bupati, Walikota dan Gubernur sering-sering masuk pasar, cek betul di lapangan. Apakah data yang diberikan itu sesuai dengan fakta-fakta di lapangan jangan sampai enggak,” kata Presiden Jokowi.

Dalam menyikapi inflasi, lanjut Presiden Jokowi, pihak pemerintah daerah juga harus berhati-hati dalam menyesuaikan tarif air maupun transportasi. Sehingga, dampaknya tidak menyasar langsung ke inflasi. Caranya, dalam menyesuaikan tarif jangan terlalu tinggi.

“Kalau masih kuat ditahan. Kalau enggak kuat naik enggak apa-apa, tapi sekecil mungkin. Jangan sampai ada menaikkan lebih dari 100 persen,” pungkas Jokowi. (*)