Bawaslu Luncurkan Indeks Kerawanan Pemilu 2024

JAKARTA (Awal.id) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan IKP menjadi sebuah parameter untuk menilai kondisi demokrasi di Indonesia jelang pelaksanaan Pemilu 2024.

“IKP adalah parameter untuk menilai sehat atau tidak demokrasi kita ke depan. Pak Puadi, DKI IKP tinggi, dulu Jawa Barat IKP tinggi. Sulut IKP tinggi kedua, Jatim ada satu, (kemudian) daerah yang IKP tinggi di Madura,” kata Rahmat dalam Peluncuran IKP di Jakarta, Jumat (16/12)

Rahmad menjelaskan IKP telah bersifat turunan sejak 2008, bahkan menjadi program prioritas di Bawaslu. Dalam acara ini, Rahmat juga sempat melantunkan sebuah pantun.

“Pergi ke laut memancing ikan, dapat seekor ikan tenggiri. Indeks kerawanan pemilu kita launching-kan, sebagai bentuk peringatan dini,” tuturnya.

Oleh karena itu, IKP menjadi sistem peringatan dini agar perjalanan pesta demokrasi ke depan lebih sehat, demi pemilu yang kondusif.

“Kami di periode kali ini menekankan bahwa pesta demokrasi kita ke depan adalah pesta demokrasi yang kami harapkan, tidak adanya lagi persaingan yang sangat ketat dan kemudian menggunakan isu-isu yang tidak benar, hoaks, maupun SARA, dan juga kampanye hitam,” terangnya.

Sementara itu Komisioner KPU Mochammad Afifuddin juga menyebut IKP menjadi sebuah manajemen risiko dalam menghadapi Pemilu 2024, yang juga membuat Indonesia berbeda dengan negara lain.

“Indeks kerawanan pemilu adalah risk management khas indonesia, tidak ada satu pun negara dunia (yang memilikinya). Dan kita semua harus bangga dengan produk-produk seperti IKP ini, yang merupakan kekhasan kita,” terang Afifuddin.

Afifudin mengatakan KPU menyambut baik peluncuran IKP ini dan menganggap hal ini dapat menjadi antisipasi terhadap berbagai fenomena yang dapat mencoreng demokrasi.

“Kami akan memaknainya sebagai masukan, sebagai mitigasi proses, untuk melaksanakan tahapan pemilu kami di tahapan-tahapan selanjutnya,” ujarnya.

Dia menilai IKP merupakan bagian dari apa yang disebut dengan pencegahan pemilu, yang dilakukan oleh Bawaslu pemetaannya. (*)