Ketua DPRD Kendal Bakal Dorong Eksekutif Cari Solusi untuk Pasar Weleri

KENDAL (Awal.id) – Forum Gerakan Anak Pedagang Pasar Weleri mendatangi Gedung DPRD Kendal untuk meminta kejelasan soal pembangunan kembali Pasar Weleri pasca-terbakar 12 November 2020.

Forum tersebut juga menolak rencana pembangunan sport center di lahan bekas pasar, serta meminta kepada pemerintah untuk menetapkan anggaran APBD 2023 untuk pembangunan Pasar Weleri.

Hal tersebut disampaikan Ketua Forum Gerakan Anak Pedagang Pasar Weleri, Fungki Ariwibowo kepada Ketua DPRD Kendal, Muhammad Makmun, di ruang rapat, Kamis (17/11).

Diketahui, muncul wacana Pemkab Kendal akan membangun fasilitas sport center di lahan bekas Pasar Weleri yang terbakar tersebut.

“Kami dari Forum Gerakan Anak Pedagang Eks Pasar Weleri meminta supaya pasar segera dibangun, dan menolak dengan tegas rencana pembangunan sport center,” tandas Fungki.

Forum Gerakan Anak Pedagang Pasar Weleri juga mengaku, pembangunan sport center tidak mendukung perekonomian Pasar Weleri dan juga para pedagangnya.

“Kami meminta kepada pemerintah untuk serius memperjuangkan nasib para pedagang, serta mengalokasikan APBD Kendal 2023 untuk membangun kembali Pasar Weleri,” pintanya.

Senada disampaikan anggota lainnya, Indra Hermawan, yang meminta pemerintah untuk segera membangun pasar di lokasi yang sama,  bukan di lokasi lain.

“Kami juga meminta hak pedagang, berupa pasar yang gratis, hak pasar utuh untuk berdagang, kemudian didata secara utuh, serta dibangun dengan konsep tradisional, bukan konsep modern. Karena, dengan konsep pasar modern, akan memberatkan para pedagang,” ucapnya.

Diketahui, pasca dua tahun terbakar, belum ada kepastian pembangunan pasar yang sempat menjadi pusat perekonomian Kabupaten Kendal tersebut, sehingga mereka tidak ada pemasukan.

Diakui Indra, memang ada upaya dari pemerintah untuk merelokasi para pedagang eks Pasar Weleri di Terminal Bahurekso.

Namun, meski dibangun dengan anggaran dari APBD sebesar Rp 3,6 miliar, lokasi relokasi pasar dinilai kurang representatif. Akibatnya, orang tua mereka yang menempati relokasi pasar, merugi setiap bulannya.

Sementara Ketua DPRD Kendal, Muhammad Makmun mengatakan dewan akan terus mendorong pihak eksekutif untuk duduk dan bersama membahas hal tersebut, sekaligus mencari solusinya.

“Kalau di anggaran ini kan persetujuaannya bersama. Jadi nanti apa yang diajukan oleh pihak eksekutif, itu harus bisa disetujui bersama,” tandasnya. (is)