Barisan Republik Semarang Beri Bantuan Modal Usaha 200 Pelaku UMKM

SEMARANG (Awal.id) – Organisasi Masyarakat, Barisan Republik (BR) Semarang melakukan verifikasi bantuan modal usaha kepada 200 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Balai RW 8 Kelurahan Krapyak, Semarang, Sabtu (15/10).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Umum BR, Febryan adhitya SE MSn, Ketua DPW, Lilis Nisa Ernawati SE dan Ketua DPD Kota Semarang, Muchamad Gunodo.

Ketua DPD Barisan Republik Semarang, Muchamad Gunodo mengatakan bahwa pihaknya akan memberikan pinjaman tanpa agunan kepada pelaku umkm. Ia menjelaskan pada tahap pertama ini ada sekitar 230 UMKM yang ikut bergabung.

“Semua umkm itu dari berbagai daerah di Kota Semarang dan terdiri dari berbagai jenis,” ungkap Gun sapaan akrabnya di sela-sela kegiatan tersebut.

Gun juga menuturkan pada tahap pertama ini dana yang dia siapkan sekitar Rp 3,6 miliar.  Namun untuk pemberian yang dia berikan kepada UMKM tidak sama, karena tergantung pada hasil verifikasi data dan survei.

“Per UMKM variatif tergantung dari permintaan. Jadi ada yang mengajukan Rp 5 juta, Rp 10 juta, bahkan mungkin ada penambahan sewa tempat sampai Rp 100-150 juta juga tergantung varian usahanya,” tuturnya.

Ketua DPD Kota Semarang, M Gunodo

Soal pengembalian permodalan tersebut, Gun menjelaskan pelaku UMKM  diberi jangka waktu dari setahun hingga empat tahun.

“Jangka waktu pengembalian beraneka ragam, dari 1-4 tahun. Dengan pengglobalan, 10%-15% perhitungan pertahun. Lalu untuk bunganya flat,” jelasnya.

Sementara, Ketua Umum Barisan Republik, Febryan Adhitya menambahkan Barisan Republik adalah oganisasi masyarakat yang dipercaya sebagai pengelola yang bertanggung jawab pada pola ekonomi kerakyatan bina UMKM dan Wisata Kuliner di seluruh Indonesia. Mengenai penyokong dana Barisan Republik adalah Yayasan Widya Citra Nusantara (WCN) Foundation.

“Mungkin pada bertanya, program oleh BR itu dari mana. Program kami dari WCN Foundation. WCN yang punya program dan punya uang. Jadi tidak usah takut. BR ini bukan koperasi simpan pinjam, bukan bank, dan rentenir,” jelasnya.

Febryan menegaskan jika anggaran yang dipakai untuk memberi modal pinjaman kepada UMKM bukanlah dari dana pemerintah. Namun, Barisan Republik merupakan mitra pemerintah dalam membantu ekonomi rakyat.

“Tidak usah takut, tidak usah ragu. Pinjaman tanpa agunan. Kami menyatakan siap tidak pakai jaminan. Saya berani menjamin, karena saya adalah Ketua Yayasan WCN,” tandasnya.

Sedangkan, Ketua DPW Jateng, Lilis Nisa Ernawati, berpesan pelaku UMKM agar rutin berkomunikasi pada pengurus DPD Kota.

“Jangan sampai ada miskomunikasi. Saya harap seluruh anggota pelaku UMKM untuk rutin berkomunikasi dengan DPD Kota,” tutupnya. (is)