Untuk Tekan Angka Stunting, Ferry : Regulasi Harus Disertai Aksi Terpadu Penuhi Kebutuhan Dasar Anak

SEMARANG (Awal.id) – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah, Ferry Wawan Cahyono menekankan perlunya eksekusi di lapangan secara terpadu atas regulasi yang ada, untuk menekan angka stunting anak di Provinsi Jawa Tengah.

Pihaknya mengaku prihatin, angka gagal tumbuh kembang anak di Jawa Tengah yang menurut data statistic mencapai 20 persen, menggambarkan masih banyak anak yang kurang mendapatkan asupan gizi yang memadai.

Meski angka tersebut merupakan angka paling rendah dan berada di bawah angka rata-rata nasional yang mencapai 24,4 persen, namun menurut Ferry, jumlah tersebut harus ditekan lebih rendah lagi, agar tidak lagi ditemui anak yang pertunbuhan fisik dan kesehatannya terganggu.

‘’Aksi terpadu meliputi  kerjasama yang baik lintas sektoral di pemerintah, maupun pemerintah dengan masyarakat itu sendiri, khususnya para orangtua yang memiliki anak kecil, untuk mencegah adanya stunting atau gagal tumbuh kembang anak,’’ kata Ferry.

Sudah berpuluh tahun lamanya masyarakat kita yaitu ibu hamil dan anak-anak balita mendapatkan pelayanan di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), untuk memantau kesehatan ibu dan anak, termasuk perkembangan gizi dan kesehatan anak sejak lahir sampai balita (usia di bawah lima tahun). Menurut Ferry, Posyandu yang menjadi ujung tombak layanan kesehatan di tingkat paling bawah, perlu terus ditingkatkan peranannya.

Bagaimana mendeteksi adanya anak-anak baik yang baru lahir maupun anak dalam pertumbuhan yang masih menderita kekurangan gizi, deteksi kondisi ekonomi keluarga, lingkungan social baik di perkotaan maupun pedesaan, sampai pada pemenuihan layanan kesehatan bagi masyarakat.

‘’Prinsipnya adalah pemenuhan kebutuhan dasar hidup anak dalam hal ini adalah pemenuhan kebutuhan gizi dan protein. Untuk itu bukan hanya menjadi persoalan bagi si keluarga itu sendiri, namun menjadi tanggung jawab masyarakat sekitar dan pemerintah. Bagaimana mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan, sampai pemerintah daerah setempat melakukan upaya pencegahan stunting. Termasuk peran ibu-ibu PKK sangat penting dalam memberikan penyuluhan maupun memberdayakan ibu ibu rumah tangga, agar mereka mampu memenuhi kebutuhan gizi anak , khususnya anak yang baru lahir, sampai anak balita yang masih dalam pertumbuhan’’ papar Fery.

Untuk di Jawa Tengah, Ferry. optimistis upaya menekan angka stunting dapat dicapai. Mengingat akses pemenuhan kebutuhan hidup pokok dan akses layana  kesehatan relative mudah dijangkau.

Mengenai regulasi untuk menekan angka stunting menurut Ferry, sudah cukup banyak dan cukup jelas, baik regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian utuha  Dasar AnakKesehatan, maupun regulasi pemerintah provinsi.

‘’Namun yang penting adalah action di lapangan, bgaimana caranya agar semua pihak terkait bisa berpadu dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan gizi bagi anak. Yang penting, regulasi itu dilaksanakan dengan tepat sehingga bisa mencapai sasaran, baik bagi anak-anak di perkotaan maupun di pelosok-pelosok desa. Bagaimana agar anak-anak itu berkecukupan gizi dan bisa mendapatkan akses layanan keehatan yang baik,’’ kata Ferry, wakil rakyat Jawa Tengah dari Partai Golkar.

Selain itu, bagi anak-anak yang terlanjur menderita agal tumbuh, bagaimana agar mereka benar-benar bisa mendapatkan akses layanan kesehatan yang mudah. ‘’Jangan sampai ada unit layanan kesehatan baik itu Puskesmas, klinik, rumah sakit pemerintah maupun swasta  yangmempersulit jika ada pasien anak pendetita stunting,’’ kata Ferry.

Angka stunting di Jawa Tengah tahun 2021 berada di angka 20 persen, merupakan provinsi dengan angka stunting terendah.

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi di seribu hari pertama kehidupan anak. Asupan protein hewani yang cukup bisa membantu anak mencegah kondisi ini. Sejumlah makanan yang diketahui menjadi sumber protein hewani antara lain telur, susu, ikan, daging ayam dan daging sapi. (adv-anf)