Fokus Peningkatan LPJ Keuangan, KONI Jateng Gelar Sosialisasi

SEMARANG (Awall.id) – KONI Jawa Tengah kembali mengambil langkah untuk memperkuat tata kelola organisasi dengan mengadakan kegiatan “Sosialisasi Perencanaan Program Kegiatan dan Refreshing Laporan Pertanggungjawaban Keuangan”.

Agenda ini akan digelar Kamis (19/6) mendatang di Hotel Metro Semarang, dengan peserta perwakilan administrasi keuangan dari masing-masing cabang olahraga anggota KONI Jateng.

“Jadi nanti kami undang 74 orang bidang keadministrasian keuangan Pengprov cabang olahraga,” kata Bendahara Umum KONI Jateng Prasetyo Budie Yuwono, yang bertindak sebagai ketua panita sosialisasi, kemarin.

Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kesinambungan prestasi olahraga yang salah satunya bertumpu pada pengelolaan organisasi dan keuangan yang transparan serta akuntabel.

“Kita bersyukur, Jawa Tengah mampu mengemas 71 medali emas, 74 perak dan 115 perunggu. Dalam pandangan kami, sukses itu didukung oleh tata keloga organisasid an tata kelola keuangan. Jadi hal ini harus kita jaga, salah satunya dengan sosialisasi ini,” paparnya.

Berdasarkan hasil audit BPK-RI Perwakilan Jawa Tengah bulan Mei 2025, proses penyusunan laporan keuangan masih menyimpan banyak pelajaran penting yang perlu dibagikan ke seluruh penerima dana hibah KONI.

“Alhamdulillah, dari hasil pemeriksaan auditor BPK-RI itu adalah bersih. Namun untuk mencapai hasil bersih itu, dalam prosesnya memerlukan beberapa kali revisi,” tegasnya.

Empat narasumber dari instansi pemerintah dan internal KONI akan dilibatkan dalam acara ini, antara lain dari Dinas Porapar Jateng, KPP Candisari, dan Bidang Keuangan KONI Jateng.

Sementara itu, agenda terpisah juga dijadwalkan pada Jumat (20/6) di Kantor KONI Jateng, yang akan membahas teknis pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2026 bersama bidang pembinaan Pengprov cabor.

“Untuk acara ini, fokus utama adalah pada cabang-cabang olahraga yang dipertandingkan pada Porprov 2026,” tegasnya.

Dari hasil verifikasi, hanya 57 dari 74 cabor yang akan dipertandingkan karena sebagian belum memenuhi syarat minimal sebaran kabupaten/kota.

“Jadi nanti dalam hal ini, bidang pembinaan atau TD bisa memaparkan secara gamblang bagaimana cabang olahraga yang akan dipertandingkan,” jelas Prasetyo