Menuju Birokrasi Berkelas Dunia, Wapres Ma’ruf Amin Apresiasi Capaian Reformasi Birokrasi

JAKARTA (Awall.id) – Pemerintah terus mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi meski dihadapkan berbagai tantangan, dengan komitmen kuat menciptakan birokrasi yang efisien, adaptif, dan akuntabel. Reformasi birokrasi yang telah berlangsung hampir dua dekade ini membawa dampak signifikan, ungkap Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin saat memimpin Rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) di Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta Pusat.

“Alhamdulillah, dalam lima tahun terakhir, seluruh instansi pemerintah telah melaksanakan reformasi birokrasi,” ujar Wapres. Ia juga menyoroti pencapaian pada tahun 2023, di mana 34 provinsi dan 270 kabupaten/kota berhasil meraih predikat RB kategori B ke atas.

Baca Juga:  SBI dan Pemkab Temanggung Kerja Sama Pemanfaatan RDF dari TPST Sanggrahan

Lebih lanjut, Wapres menyebutkan bahwa reformasi birokrasi tematik telah memberikan kontribusi besar dalam penurunan kemiskinan, peningkatan investasi, serta penggunaan produk dalam negeri dan pengendalian inflasi. “Reformasi birokrasi tematik berdampak positif pada berbagai aspek penting,” tambahnya.

Selain itu, pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang semakin berkembang juga menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mempermudah akses layanan publik. “Dengan pengintegrasian seluruh pelayanan publik dalam satu tempat, masyarakat semakin mudah mengakses layanan publik,” jelasnya.

Baca Juga:  Meninggal Dunia Saat Berjualan Keliling di Gedung DPRD

Dalam penutupnya, Wapres memberikan apresiasi kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah atas kerja keras mereka dalam menjalankan reformasi birokrasi. “Ini hanyalah langkah awal, dan saya berharap pelaksanaan reformasi ini terus berlanjut demi mewujudkan birokrasi berkelas dunia,” tegasnya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas juga menyampaikan beberapa capaian selama periode 2020-2024, di antaranya penyederhanaan struktur organisasi di 104 instansi pusat dan penataan Lembaga Non-Struktural (LNS). Langkah-langkah ini diharapkan menciptakan birokrasi yang lebih efektif dan fleksibel.

Baca Juga:  Usai Putusan MK, Anies dan Cak Imin Nyatakan Siap Lawan Siapapun di Pilpres 2024

Rapat ini turut dihadiri oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, Sekretaris Eksekutif KPRBN Eko Prasojo, serta pejabat dan pengurus KPRBN lainnya. Wapres didampingi oleh sejumlah staf khusus dan pejabat tinggi lainnya.

Sharing:

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *