Respons Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Sebut Perselisihan Hanya Ditangani MK

Komisioner KPU, Idham Holik
Komisioner KPU, Idham Holik

JAKARTA (Awall.id) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatakan, perselisihan penetapan hasil Pilpres hanya ditangani di Mahkamah Konstitusi (MK).

Pernyataan KPU dilontarkan menanggapi langkah PDIP yang melayangkan gugatan terhadap KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) soal penetapan hasil Pilpres 2024.

“Berdasarkan Pasal 473 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017, perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ditangani oleh Mahkamah Konstitusi,” kata Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idham Holik, kepada wartawan, Selasa (2/4/2024).

Idham mengatakan selain di Pasal 473 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tata cara perselisihan hasil pemilu juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Karena itulah, kata Idham, penyelesaian perselisihannya hanya ditangani MK, bukan lembaga peradilan lain.

“Jadi dengan demikian menurut UU Pemilu, penyelesaian perselisihan atas hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden hanya di Mahkamah Konstitusi, bukan lembaga peradilan lainnya,” ujarnya.

Idham menerangkan Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi konstitusional. Dia menyebut sesuai amanat UUD 1945, perselisihan hasil pemilu harus diselesaikan di Mahkamah Konstitusi.

“UUD 1945 telah menormakan hal tersebut di dalam Pasal 24C ayat (1) yang berbunyi: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang -Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum,” katanya.

“Tidak ada lembaga peradilan lainnya di luar Mahkamah Konstitusi. Jadi sesuai amanat UUD 1945 harus diselesaikan di Mahkamah Konstitusi,” imbuhnya.

Diketahui, PDIP melayangkan gugatan ke PTUN, dengan pihak tergugat yakni KPU. Gugatan di PTUN itu dipimpin oleh Mantan hakim di Mahkamah Agung Gayus Lumbuun, Selasa (2/4). Gugatan itu sudah terdaftar di PTUN dengan nomor perkara 133/G/2024/PTUN.JKT dengan pihak penggugat PDIP diwakili oleh Megawati Soekarnoputri.

Gayus mengatakan perbuatan melawan hukum KPU karena instansi yang dipimpin Hasyim Asy’ari itu meloloskan putra Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres.

Sharing:

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *