PPP Gugat Hasil Pileg ke MK, PDIP Beri Dukungan

JAKARTA (Awall.id) – PDI Perjuangan mendukung Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melakukan gugatan hasil perolehan suara ke Mahkamah Konstitusi (MK).

PDI Perjuangan adalah mitra koalisi PPP di Pemilu 2024. Koalisi itu mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md sebagai Capres-Cawapres. Sementara pada gelaran pileg, PPP hanya mendapat 3,87 persen suara sah nasional, sehingga gagal lolos ke Senayan.

Berdasarkan pasal 414 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan bahwa syarat partai politik lolos parlemen adalah memenuhi ambang batas parlemen yakni minimal 4 persen suara nasional.

Pernyataan dukungan PDI Perjuangan disampaikan Sekjen partai Hasto Kristiyanto. Dalam keterangannya, Hasto mengaku siap memberikan data-data ke PPP untuk dilampirkan kepada MK.

“Kami akan memberikan bantuan tidak hanya spirit tapi juga data-data yang diperlukan PPP, karena C1 dari kami kan cukup lengkap supaya keadilan ditegakkan,” kata Hasto.

Dia juga menduga ada upaya untuk menggagalkan PPP melenggang ke parlemen. Menurutnya, hal itu dapat mencoreng sejarah PPP sebagai partai politik yang selalu duduk di DPR RI.

“Jangan sampai karena operasi politik yang dilakukan membuat partai yang juga tetangga kami yang memiliki jejak sejarah perjuangan yang panjang dihilangkan sejarahnya karena ambisi kekuasaan,” ujarnya.

Hasto menegaskan PPP yang berlambang Ka’bah mendukung pencalonan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. “Jangan sampai partai Ka’bah ini dihilangkan sejarahnya karena mendukung Ganjar-Mahfud. Ini sudah kebangetan,” tegas Hasto.

Anggota Mahkamah Partai DPP PPP Abdullah Mansyur, membenarkan partainya sedang mempersiapkan gugatan hasil pemilu ke MK.

“Kenapa kami melakukan itu, karena hasil dari yang diumumkan PPP di angka 3,87 itu mengagetkan bagi kami karena hasil data yang ada di internal kami melampaui angka 4 persen, bahkan 4,04,” ucap Mansyur.

Oleh sebab itu, dia menegaskan dalam konteks Pileg, PPP belum bisa menerima hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Sebab, gugatan ke MK adalah jalan konstitusional yang akan dilalui PPP.

“Perlu ditegaskan konteks Pileg PPP belum bisa menerima hasil pengumuman KPU tadi malam dan kami akan mengambil hak konstitusional untuk melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi,” tuturnya.

Sharing:

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *