Ditolak DPR, KPU Batal Terapkan Hitung Suara Dua Panel di Pemilu 2024

Ilustrasi Papan Penghitungan Suara
Ilustrasi Papan Penghitungan Suara

JAKARTA (Awall.id) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) batal menerapkan metode penghitungan suara dua panel di TPS Pemilu 2024. Sebab, Komisi II DPR tidak setuju metode tersebut dipakai dalam pemilu kali ini.

Penolakan tersebut disampaikan dalam rapat konsultasi KPU dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (20/9/2023) malam.

Dalam rapat itu, KPU mengkonsultasikan rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, yang salah satu muatannya adalah penerapan metode dua panel.

Dengan alasan itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI batal menerapkan metode penghitungan suara dua panel dalam Pemilu 2024. Artinya, pada Pemilu 2024 mendatang KPU tetap akan menggunakan model penghitungan suara seperti pada Pemilu 2019.

Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengaku tidak mempermasalahkan hal itu sebab KPU sedari awal telah menyiapkan segala macam opsi. Adapun rasionalisasi metode dua panel menurutnya adalah untuk meringankan beban kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

“Enggak diterapkan pada Pemilu 2024. Proses penghitungan suaranya sebagaimana yang terjadi di Pemilu 2019, dilakukan oleh satu tim anggota KPPS tujuh orang itu,” kata Hasyim di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik juga membenarkan perihal pembatalan metode penghitungan suara dua panel itu, “KPU membatalkan rencana penggunaan metode panel dalam penghitungan suara, mempertimbangkan hasil rapat konsultasi di DPR,” ujar Idham Holik, kepada wartawan, Kamis (21/9/2023).

Metode penghitungan suara dua panel mulanya diusulkan KPU untuk menekan beban dan risiko kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di tempat pemungutan suara (TPS). KPU juga telah menggelar simulasi penghitungan suara dua panel itu dengan hasil penghitungan lima surat suara lebih cepat selesai.

Namun, berdasarkan hasil rapat konsultasi di DPR, KPU urung menerapkan metode tersebut. KPU tetap menggunakan model penghitungan suara pada Pemilu 2019.

“Proses penghitungan suara sama seperti yang pernah dilakukan pada penghitungan suara pada Rabu 17 April 2019 lalu. Dimana hanya ada satu panel yang secara berurutan dihitung dan diberita acarakan hasil penghitungan suara tersebut dimulai dari pemilu presiden dan wakil presiden, pemilihan DPR RI, pemilu anggota DPD, pemilu anggota DPRD Provinsi dan pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota. Rangkaiannya demikian,” jelasnya.

Terpisah, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan alasan DPR menolak usulan KPU itu lantaran belum ada persiapan yang optimal mengingat Pemilu sudah semakin dekat.

“Kan ternyata harus enggak bisa dibuat secara tiba-tiba, tinggal misalnya lima bulan lagi diputuskan. Sementara nanti kan berkonsekuensi dengan yang lain,” ujar Doli.

Doli juga mengatakan rencana kebijakan penghitungan dua panel ini memunculkan kerawanan bagi Bawaslu, karena Bawaslu hanya memiliki satu pengawas TPS.

Dengan kondisi itu, maka sewajarnya setiap TPS memiliki dua pengawas dari Bawaslu, sehingga konsekuensinya harus melakukan rekrutmen baru.

Sharing:

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *