Gubernur Ganjar Ajak KPPU Tekan Inflasi di Jateng

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo didampingi Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, hadir pada acara Rakernas KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) di Hotel Alila, Surakarta, Kamis (14/7). Ganjar berharap KPPU RI bisa memberikan rekomendasi untuk percepatan penanganan inflasi, khususnya di Jateng
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo didampingi Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, hadir pada acara Rakernas KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) di Hotel Alila, Surakarta, Kamis (14/7). Ganjar berharap KPPU RI bisa memberikan rekomendasi untuk percepatan penanganan inflasi, khususnya di Jateng

SURAKARTA (Awal.id) – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, berharap Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI bisa memberikan rekomendasi kepadanya untuk percepatan penanganan inflasi. Saat ini, inflasi Jateng mencapai 4,97 persen.

Hal itu disampaikan Ganjar usai hadir di acara Rakernas KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) di Hotel Alila, Surakarta, Kamis (14/7). Di hadapan Ketua KPPU RI, Ukay Karyadi, Ganjar membahas inflasi yang sedang terjadi di Indonesia, khususnya di Jateng.

Baca Juga:  KPK Bantu Pemkot Semarang Optimalkan Pendapatan Daerah

“Tadi saya ceritakan bagaimana dunia luar ini inflasi lagi gedhe-gedhe banget, kecuali Tiongkok masih kecil. Indonesia sudah alert sudah merah maka kita semua harus terjun betul untuk menyiapkan reaksi atau respons terhadap kondisi ini,” kata Ganjar yang didampingi Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka.

Ganjar berharap, dari Rakernas KPPU, akan muncul rekomendasi atau masukan untuk mengatasi iklim persaingan usaha, khususnya yang terkait dengan volatile food. Di mana saat ini kebijakan yang diambil Pemprov Jateng adalah operasi pasar.

Baca Juga:  Program Mikro Mandiri 2024 di Semarang, Langkah Strategis Dorong Pertumbuhan UMKM

“Umpama yang volatile food, bawang merah, terus kemudian cabai, ini sekarang lagi on going untuk kita lakukan operasi pasar,” katanya.

Termasuk membantu memberikan masukan terkait kebijakan pengaturan harga pada faktor pemicu inflasi lain, yakni transportasi hingga BBM dan gas. Ganjar yakin KPPU mempunyai data yang bisa dianalisis dan menghasilkan rekomendasi.

“Kalau analisis datanya bagus bisa di-feedback-kan ke kami. Mungkin regulasi bisa di-review, kebijakan bisa di-review, atau barangkali mendorong treatment-treatment agar ekonomi bisa bangkit. Ini penting untuk dilakukan,” ujarnya. (is)

Sharing:

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *