Bupati Grobogan Wadul Gubernur, Ada Apotek Mainkan Harga Obat Saat Pandemi

Bupati Grobogan, Sri Sumarni
Bupati Grobogan, Sri Sumarni

SEMARANG (Awal.id) – Polres Grobogan berhasil mengungkap penjualan obat di atas HET (Harga Eceran Tertinggi) yang telah ditentukan oleh Menkes di masa pandemi Covid-19. Sebuah apotek di Bugel, Kecamatan Godong, kedapatan menjual salah satu obat dengan cukup tinggi dari harga sebenarnya.

Informasi itu disampaikan Bupati Grobogan, Sri Sumarni kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo saat rapat koordinasi penanganan Covid-19 di kantor gubernur, Senin (12/7).

Sri Sumarni melaporkan, ada apotek yang menjual salah satu jenis obat melebihi harga eceran tertinggi (HET).

“Dalam sidak kemarin, kami menemukan ada apotek yang menjual obat di atas HET. Sudah kami tindak bersama jajaran kepolisian,” kata Sri Sumarni kepada Ganjar.

Sri Sumarni menambahkan, jenis obat yang dijual adalah Azithromycin Dihydrate 500 mg, yang merupakan salah satu obat yang masuk dalam ketentuan Menkes di masa PPKM Darurat.

Sesuai HET, obat itu dihargai Rp1.700 perbutir atau Rp17.000 per strip. Namun oleh apotek di Grobogan itu, dijual Rp100.000 perstrip.

Terkait kasus tersebut, Gubernur Ganjar meminta pemerintah pusat melakukan penyesuaian dalam penentuan HET obat. Sebab, banyak kasus terjadi bahwa HET yang dikeluarkan pabrikan lebih tinggi dibanding HET yang ditetapkan pemerintah.

“Ketika pemerintah menentukan HET, saya sarankan disesuaikan dengan HET dari pabrikan. Kalau pabrikan sudah terlanjur mengeluarkan dan itu lebih tinggi, maka harus disesuaikan,” jelasnya.

Sebab kalau tidak, maka HET pemerintah jauh lebih rendah dari HET yang ditetapkan pabrikan. Kalau begitu, maka apotek tidak berani menjual ke pasaran.

“Maka yang terjadi kemudian terjadi kelangkaan. Sudah banyak yang menyampaikan ke saya, aturan HET harus dikomunikasikan lagi. Kalau tidak, orang menjual dengan harga lebih tinggi sesuai HET pabrikan akan jadi kriminal,” ucapnya.

Padahal, lanjut dia, seringkali pabrikan mengeluarkan HET jenis obat lebih dulu dari ketetapan pemerintah. Hal inilah yang membuat dilema di tingkat masyarakat bawah.

“Jadi harus disesuaikan. Tapi intinya tidak boleh ada yang main-main soal ini,” pungkasnya. (is)

Sharing:

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *