Akademisi USM Menyusun Risalah Kebijakan untuk Pemkot

SEMARANG (Awall.id) – Empat akademisi Universitas Semarang (USM) yang tergabung dalam Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota (DP2K) menyusun risalah kebijakan kepada Pemerintah Kota Semarang.

Risalah memuat pandangan strategis dan rekomendasi berbasis riset terkait persoalan krusial perkotaan.

Mereka adalah Prof Sudharto P. Hadi MES PhD (Ketua Pembina Yayasan Alumni Universitas Diponegoro atau YAU, penyelenggara USM), Prof Dr Ir Hj Kesi Widjajanti SE MM (Ketua Pengurus Yayasan Alumni Undip), Dr Ir Sudanti MSi (dosen Fakultas Teknik), dan Dr Adi Ekopriyono MSi (Direktur USM LCC).

Sudharto menegaskan, wilayah pesisir Semarang merupakan kawasan strategis sekaligus rentan. Sepanjang 13,7 kilometer pesisir dari Mangkang Kulon hingga Trimulyo, tekanan pembangunan telah berlangsung lama.

Reklamasi, alih fungsi tambak menjadi kawasan terbangun, serta pemanfaatan sempadan pantai untuk kepentingan komersial telah mengurangi daya dukung lingkungan dan ruang publik.

”Perubahan tata ruang pesisir berdampak langsung pada meningkatnya banjir, abrasi, intrusi air laut, dan amblesan tanah,” katanya.

Di beberapa kawasan, katanya, amblesan tanah mencapai 2–12 cm per tahun, sementara kenaikan muka air laut berkisar 3–4 cm per tahun.

Kondisi itu menyebabkan rob dan genangan terjadi bahkan tanpa hujan. Upaya teknis seperti polder, tanggul, dan normalisasi sungai patut diapresiasi, namun masih bersifat jangka pendek.

”Untuk jangka panjang, diperlukan pengendalian tata ruang, pengurangan limpasan air, penegakan hukum lingkungan, perluasan layanan air bersih PDAM, serta perlindungan dan pengembangan hutan mangrove sebagai benteng alami pesisir,” ujarnya.

Dr Ir Sudanti MSi membahas dampak fenomena Urban Heat Island (UHI) atau pulau panas perkotaan. ‘

Menurutnya, kota-kota besar termasuk Semarang mengalami peningkatan suhu signifikan akibat berkurangnya ruang terbuka hijau, kepadatan bangunan, dan aktivitas manusia.

Data menunjukkan suhu kota dapat lebih panas hingga hampir 6 derajat Celsius dibandingkan wilayah sekitarnya.

”Fenomena UHI berdampak serius pada kesehatan masyarakat, konsumsi energi, kualitas udara, dan kualitas hidup warga, terutama kelompok rentan seperti pekerja luar ruang. Penting ada penambahan dan peningkatan kualitas ruang terbuka hijau, pengembangan hutan kota, penggunaan energi terbarukan, serta efisiensi energi,” tutur Sudanti.

Dari sisi ekonomi, Prof Dr Ir Hj Kesi Widjajanti SE MM menyoroti peran strategis Industri Mikro dan Kecil (IMK) sebagai tulang punggung ekonomi Kota Semarang.

Dengan lebih dari 16 ribu unit usaha yang menyerap puluhan ribu tenaga kerja, sektor ini berperan besar dalam mengurangi pengangguran dan memperkuat ketahanan ekonomi lokal.

Namun, mayoritas IMK masih menghadapi keterbatasan modal, rendahnya literasi keuangan, minimnya inovasi, dan pemanfaatan teknologi digital yang belum optimal.

”Sebagian besar pelaku IMK masih mengandalkan modal pribadi dan proses produksi manual. Akses ke pembiayaan formal rendah, sementara penggunaan internet lebih banyak untuk komunikasi daripada pemasaran atau produksi,” ungkap Prof Kesi.

Prof. Kesi merekomendasikan penguatan pembiayaan inklusif, peningkatan literasi keuangan, pengembangan platform digital UMKM kota, pembentukan pusat inkubasi bisnis daerah, serta penguatan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan lembaga keuangan.

”Pemberdayaan kewirausahaan perempuan dan pemerataan antarwilayah juga menjadi perhatian utama,” tandasnya.

Sementara itu, Adi Ekopriyono memandang banjir Semarang sebagai persoalan struktural yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga kultural.

Banjir yang berulang di berbagai kawasan menunjukkan krisis tata ruang, lemahnya tata kelola, dan menurunnya budaya ekologis masyarakat. Kebiasaan membuang sampah sembarangan, tertutupnya saluran air, serta melemahnya gotong royong memperparah kerentanan kota terhadap banjir.

”Solusi banjir harus bergerak dari pendekatan reaktif menuju preventif, dari proyek fisik semata menuju perubahan kesadaran kolektif,” ujarnya.

Dia mengatakan, risalah kebijakan yang disampaikan para akademisi USM itu menegaskan bahwa tantangan Kota Semarang saling terkait dan tidak dapat diselesaikan secara sektoral.

Penataan pesisir yang berkelanjutan, mitigasi perubahan iklim, penguatan ekonomi mikro yang inklusif, serta revitalisasi budaya ekologis harus berjalan seiring.

”Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan masyarakat luas menjadi kunci untuk mewujudkan Semarang yang tangguh, adil, dan berkelanjutan,” kata Adi.